Maraknya Praktik Rentenir, Pemkab Sukabumi Bahas Raperda

baz-kab-sukabumiSUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, bahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelarangan Praktik Rentenir. Hal tersebut, guna melindungi masyarakat dari praktik rentenir.
Perumusan Raperda dilakukan Pemkab bersama dengan unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan seluruh elemen masyarakat lainnya.

Kepala Bagian Bina Keagamaan Setda Kabupaten Sukabumi Ali Iskandar mengatakan, saat ini hampir disetiap kecamatan ada laporan warga yang meminta bantuan agar keluar dari himpitan rentenir. “Warga meminta bantuan sebab berada dalam posisi di bawah ancaman hingga penyitaan barang sebagai jaminan,” kata Ali kepada www.sukabumizone.com, Selasa, (15/11).

Kondisi tersebut lanjut Ali, karena posisi lemah masyarakat yang membutuhkan dana untuk keberlanjutan ekonomi dan kebutuhan hidup. Akhirnya terjerat rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Atas dasar itu Pemkab menggiatkan langkah advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat yang terjerat rentenir. “Salah satu upayanya dirumuskan dalam kebijakan daerah dalam bentuk tertulis yakni Raperda, nantinya Perda ini bisa menjadi rujukan bagi semua orang dalam pelarangan praktik rentenir,” paparnya.

Ia menargetkan, pembahasan Raperda tersebut dapat masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2017. Selain melarang rentenir, Pemkab akan membentuk lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. “Lembaga tersebut memberikan kemudahan bagi warga meminjam uang dengan tetap memperhatikan keamanan bagi pemberi pinjaman,” ujarnya.

Wakil Ketua MUI Kabupaten Sukabumi Bidang Ekonomi Syariah Musthafa Kamal mengulas, kalangan ulama menyambut positif rencana Raperda pelarangan rentenir. “Terlebih, Sukabumi sejak 2011 lalu telah mendeklarasikan diri sebagai daerah miniatur ekonomi Islam,” pungkasnya. Bambang

Lihat Juga...