Diduga Selewengkan ADD 2016, Inspektorat Periksa Kades Pangumbahan

ilustrasi-addCIRACAP – Kasus dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap satu 2016 yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kini dalam tahap pemeriksaan Inspektorat.

Kades dilaporkan para tokoh dan perwakilan ketua RT dan RW wilayah Pangumbahan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak pada Senin, (28/11) beberapa waktu lalu, atas dugaan penyimpangan prosedur terkait pengelolaan ADD sebesar Rp 200 juta. Masyrakat menilai, pihak Desa tidak merealisasikan program ADD dengan baik. Bahkan, beberapa item kegiatan pada Laporan Penanggungjawaban (LPJ) tahap pertama diduga dipalsukan.

Menurut tokoh Desa Pasawahan Indra (45) mengatakan, warga melaporkan Kades Pangumbahan karena diduga telah melakukan penyelewengan ADD tahap pertama. “Bukti yang kami laporkan ke Kejaksaan berupa dokumen LPJ yang diduga dipalsukan. Ada beberapa item pekerjaan fisik yang sudah realisasikan. Namun, pada kenyataannya pembangunan tersebut tidak ada,” kata Indra kepada www.sukabumizone.com.

Menaggapi hal tersebut, Sekertaris Inspektorat Kabupaten Sukabumi Komarudin menerangkan, kasus dugaan penyelewengan ADD di Desa Panggumbahan saat ini dalam tahap Pemeriksaan Khusus (Riksus). Sebelumnya, di pelaporan warga ke pihak Kejaksaan Cibadak, saat ini Inspektorat tinggal menunggu proses pemeriksaan tim Riskus dan selanjutnya apabila terbukti ada indikasi penyelewengan seluruh hasil Riskus akan diserahkan pada Kejaksaan untuk di tindak lanjuti. “Inspektorat saat ini tengah tengah melakukan memeriksa seputar keuangan yang diduga telah diselewengkan. Langkah selanjutnya, akan memanggil oknum tersebut,” tandasnya.

Lanjut Komarudin, pihaknya menerima laporan secara langsung dari Kejari Cibadak. Ia berharap proses hukum yang saat ini tengah ditangani pihak Kejaksaan dapat berjalan dengan baik. “Bagai manapun kasus ini harus dikawal bersama, apalagi terbukti ada penyelewengan yang dilakukan. Tentunya harus ditindak sesuai Undang undang yang berlaku,” paparnya.

Di tempat berbeda, Kepala Kajari Cibadak, Sopyan Selle menjelaskan, pihaknya telah meberikan surat tembusan kepada Inspektorat baru-baru ini untuk menindak lanjuti adanya laporan dari warga Desa Pangumbahan mengenai adanya indikasi penyelewangan ADD. “Setelah mendapatkan laporan dari sejumlah warga terkait adanya indikasi penyalahgunaan ADD, dana insentif, pekerjaan pengerasan jalan, pembangunan posyandu, dan lain-lain. Kami langsung meminta Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan LPJ Desa tersebut,” singkatnya. Bambang

Lihat Juga...