Asal Lapor KPK, Pejabat Sukabumi Boleh Terima Parsel

SUKABUMI — Asalkan lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi pejabat diperbolehkan menerima bingkisan atau paket atau parcel dari siapapun sebagai bentuk ucapan selamat Ramadhan dan Idul Fitri 1438 Hijriyah, demikian diungkapkan Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz belum lama ini.

“Siapapun boleh mulai dari staf hingga pejabat teras menerima bingkisan atau parcel asalkan dilaporkan dahulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katan Muraz kepada wartawan.

Lanjut Muraz, yang tidak boleh yakni pejabat atau PNS menerima bingkisan dari pihak luar tanpa melaporkan ke KPK, apalagi hadiah yang diberikan itu ada maksud serta tujuan lain sehingga masuk dalam tindak pidana gratifikasi.

“Setelah dilaporkan ke KPK dan dinyatakan bahwa bingkisan itu boleh digunakan untuk keluarganya, maka bingkisan itu bisa langsung dimanfaatkan, tetapi jika harus diserahkan ke negara/daerah maka barang tersebut wajib diberikan ke pemerintah setempat sebagai barang bukti,” tuturnya.

Pelaporan pemberian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Bab II pasal 2 di mana setiap pejabat negara/daerah dan PNS wajib melapor gratifikasi yang diberikan pihak ketiga.

“Bagi pejabat teras yang berada di lingkungan Pemkot Sukabumi tidak perlu khawatir jika ada pihak lain yang memberikan bingkisan sebagai bentuk ucapan Ramadhan maupun Idul Fitri asalkan tidak ada maksud lain serta wajib melaporkan ke KPK,” tambahnya.

Muraz menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada siapapun pegawainya yang bekerja di lingkungan Pemkot Sukabumi jika terjerat kasus tipikor. “Langkah tegas ini dilakukan agar setiap abdi negara mentaati peraturan dan perundang-undangan agar tidak terjerumus tipikor dan sejenisnya,” pungkasnya. Ant

Lihat Juga...

Tinggalkan Balasan