Siaga Darurat Kekeringan Akan Ditetapkan Pemkab Sukabumi

ilustrasi-kekeringan-sukabumi
SUKABUMI — Status siaga darurat kekeringan akan segera ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi. Sebab, saat ini di sejumlah kecamatan di Sukabumi mulai mengalami dampak kekeringan berupa kesulitan mendapatkan air bersih.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Usman Jaelani mengatakan, dalam waktu dekat ini bupati akan segera menetapkan status siaga darurat kekeringan.

“Upaya ini untuk mempercepat penanganan dampak kekeringan di sejumlah kecamatan,” kata Usman.

Menurutnya,  dari data BPBD Sukabumi menyebutkan, hingga saat ini ada delapan kecamatan yang melaporkan sebagian warganya kesulitan mendapatkan pasokan air bersih akibat kekeringan. “Ke delapan kecamatan itu yakni Warungkiara, Bantargadung, Palabuhanratu, Ciemas, Cikakak, Jampang Kulon, Gegerbitung, dan Cikembar. Delapan kecamatan ini mayoritas berada di selatan Sukabumi,” tandasnya.

Penanganan dan siaga bencana kekeringan ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait lainnya. “Diantaranya Palang Merah Indonesia (PMI), Polres Sukabumi, Kodim Sukabumi, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),” ujarnya.

Koordinasi dengan sejumlah terkait tersebut sudah dilakukan tutur Usaman. Sehingga lanjut dia ketika terjadi laporan warga yang kesulitan air bersih maka dapat dilakukan penanganan dengan cepat.

“Setelah tahapan siaga nantinya akan dilanjutkan status darurat kekeringan ketika kondisi kekeringan makin meluas,” ungkap Usman.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Sukabumi Usman Susilo menambahkan, pemkab telah mempersiapkan peralaatan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat. “Misalnya pipa paralon dan toren yang akan dipasang di kawasan yang terkena dampak kekeringan,” lanjut dia.

BPBD, kata Usman, belum mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan dampak kekeringan. Terlebih kata dia pemkab belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.

“Daerah yang kini dilaporkan mengalami kekeringan sebelumnya memang dikenal daerah rawan kesulitan air bersih. Sehingga aparat di lapangan bisa dengan cepat melakukan pelaporan kepada BPBD,”tandasnya.

Bila ada warga yang kesulitan air bersih lanjut Usman, maka bisa segera lapor ke desa dan nanti diteruskan ke BPBD. “Nantinya BPBD bersama unsur terkait lainnya akan segera memberikan bantuan air bersih,” pungkasnya. Rol

Lihat Juga...