Diduga, Sejumlah Perusahaan di Sukabumi Gunakan Air Tanah Tanpa Izin

SUKABUMI – Ratusan perusahaan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diduga memakai air tanah tidak mengantongi syarat teknis berupa surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA).

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi membenarkan hal tersebut, diperkirakannya hampir 80 persen sumur bor saat ini dimanfaatkan ratusan perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah serta tidak membayar pajak air bawah tanah.

Tapi mengenai jumlah debit air bawah tanah yang digunakan perusahaan, ia belum dapat merincinya. Termasuk besaran potensi pajak yang lost akibat pemanfaatan air bawah tanah ilegal ini.

“Perusahaan yang saat ini memanfaatkan air tanah, mulai skala kecil maupun besar, bisa mencapai 500 unit. Mereka memiliki sumur bor, tapi 80 persen pembuatannya ilegal. Ini yang perlu dibenahi serbab ini potensi pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Agus belum lama ini.

Ia menilai, maraknya sumur bor tanpa izin itu lantaran pemilik perusahaan merasa ribet mengurus proses izinnya. Saat ini untuk mendapatkan rekomendasi teknis (rektek) SIPA harus dari provinsi. Padahal, dari hasil pemeriksaannya ke lapangan banyak pemilik sumur bor siap membayar pajak air tanah.

“Kewenangan mengeluarkan rektek SIPA ini sekarang dari provinsi. Tapi untuk penerimaan pajak air bawah tanah, Pemda terganjal aturan karena belum adanya payung hukumnya. Kami telah beberapa kali langsung berkoordinasi dengan dinas terkait di provinsi namun belum ada titik temu,” cetusnya.

Potensi PAD dari air bawah tanah ini cukup besar Lanjut Agus. Dicontohkan, dari perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan bermerek ternama saja, pajak air tanahnya per tahun mencapai Rp 17 miliar.

Maka dari itu, sambung Agus, DPRD kini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Perda) mengenai pengendalian air bawah tanah untuk peternakan ayam. Nantinya, setiap peternakan ayam yang menggunakan sumur bor akan dikenai pajak. Hitungannya berapa banyak air tanah yang dihabiskan untuk per ekor ayam.

“Rancangan perdanya masih didiskusikan dengan sejumlah ahli. Termasuk berapa besaran nilai pajaknya, masih dalam penghitungan. Kenapa peternakan ayam? Sebab perusahaan ini paling besar dalam memanfaatkan air bawah tanah kita,” pungkasnya. PK

Lihat Juga...