Pemdes Nangerang Ralisasikan DD Tahap Tiga 2018

JAMPANG TENGAH — Proses pembangunan di Desa Nangerang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, kembali berjalan seiring adanya pencairan Dana Desa (DD) tahap tiga 2018 baru-baru ini. Kali ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Nangerang mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan di 11 titik yang terbagi menjadi beberapa kriteria pembangunan.

“Diantaranya, pembangunan jembatan di dua titik, rehab jembatan satu titik, sumur pantek satu titik dan tujuh titik lainnya adalah Pelesterisasi. Untuk anggaran keseluruhan pembangunan sebesar Rp. 353.400.000,-,” kata Kepala Desa Nangerang Surahman diwakili Kaur Perencanaan yang juga sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegitan (TPK) Desa Nangerang Abdul Rahman kepada www.sukabumizone.com Sabtu, (27/10).

Menurut Abdul, seluruh pembangunan merupakan skala prioritas hasil dari musyawarah tingkat kedusunan sampai pada Musyawarah Rencana Pembagnunan Desa (Musrenbangdes) yang ditembuskan ke tingka kecamatan dan kabupaten pada tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah seluruh pembangunan di 2018 ini seratus persen berjalan aman lancar dan sesui target yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Untuk usulan pengalihan anggaran kepembangunan yang lain dari masyarakan itu banyak. Namun, yang kami dahulukan adalah titik yang telah menjadi skala prioritas. Sementara usulan yang baru masuk maka, akan dibahas pada Musrenbangdes tahun ini dan dilaksanakan mungkin tahun berikutnya,” ujarnya.

Di 2018 ini tegas Abdul, tidak ada perubahan hasil Musrenbangdes yang telah ditetapkan dan disepakati tahun lalu. “Jadi seluruh DD 2018 terserap sesui rencana,” tandasnya.

Sementara itu lanjut Abdul, untuk bantuan lintas sektor tidak merubah titik pembangunan. “Seluruh bantuan pembangunan dari sektoral juga telah terserap tanpa merubah hasil Musrenbangdes,” tuturnya.

Ditanya terkait transparansi anggaran? Ia menjawab, dari program Pada Karya Tunai (PKT) saat ini saja itu sudah menunjukan bagaimana keterlibatan masyarakat setempat saat proses berjalannya pembangunan. “Anggaran 30 persennya digunakan untuk tenaga kerja sesuai program PKT. Di tambah adanya pemasangan papan proyek, sosialisasi sebelum dan sesudah pembangunan lalu pemasangan prasasti itu sangat jelas bahwa pihak desa telah melakukan pembangunan sesuai dengan prosedur dan selalu menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik,” tandasnya.

Ia berharap, seluruh pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa sesuai dengan usulan masyarakat turut dijaga dan dimiliki terutama oleh masyarakat itu sendiri. “Tanpa didukung semua pihak tentunya seluruh pembangunan tidak akan tercapai maksimal. Dan apabila tidak dijaga bersama pasti cepat rusak dan akan cepat membutuhkan dana perbaikan. Sehingga, percepatan pembangunan di desa ini sulit dilakukan,” harapnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menambahkan harapanya terkait keluhan masyarakat yang mendambakan adanya perbaikan dua jembatan bersetatus milik kabupaten yakni Jembatan Cirajeung dan Linggamanik yang kondisinya sangat mengkhawatirkan.

” Kami beserta masyarakat di sini juga berharap adanya percepatan pembangunan terkait rusaknya jembatan di daerah kami yang bersetatus milik kabupaten. Ini jelas di luar kewenangan pemerintah desa sehingga kami sulit untuk menggunakan anggaran apapun yang ada di desa sebab tidak ada juklak dan juknisnya. Karen itu, kami harap pemerintah kabupaten melalui intansi terkait mempercepat pelaksanaan pembangunan sebab akan mengganggu pertumbuhan perekonomian masyarakat di desa kami,”pungkasnya. (Ginanjar)

 

Lihat Juga...