Sepanjang 2018 Program Pembangunan di Kecamatan Nyalindung Berjalan Optimal

Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Wangunreja Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

NYALINDUNG — Pemerintah Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, menyatakan sumber anggaran dari Dana Desa (DD) sampai tahap dua 2018 untuk program pembangunan infrastruktur telah digulirkan secara optimal.

Dari data yang tercatat menyebutkan, ada beberapa kriteria pembangunan yang telah dilaksanakan di 10 desa di kecamatan tersebut seperti, Pengaspalan sepanjang 7.500 meter, Rabat Jalin 18.498 meter, Rabat Jalan Desa 1.115 meter, Pengerasan 1.170 meter, Lapen 910 meter, Drainase 3 titik, Tembok Penahan Tanah (TPT) 5 titik, Posyandu 7 titik, PAUD 5 titik, Sarana PAUD satu, Listrik satu, Alat Komunikasi satu, irigasi dua, MCK 8 titik, Sumur Bor 11 titik, Pipanisasi 9 titik, jaringan Internet satu, Alat kesehatan satu, RTLH satu, Mobil Ambulan Desa dua, Gorong-gorong tiga, Tugu Batas Desa empat, Jembatan 13 titik, dan Jembatan Gantung empat titik.

Camat Nyalindung Antono diwakili Sekretaris Kecamatan Nyalindung Ana Rudian Nugraha mengatakan, untuk seluruh pembangunan fisik dengan anggaran yang bersumber dari DD sampai dengan tahap dua 2018, telah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp. 8 Milyar. “Alhamdulillah, seluruh program pebangunan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kata Ana saat disambangi www.sukabumizone.com Rabu, (05/12).

Menurut Ana, selain program fisik ada juga anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan potensi masyarakat seperti alat-alat seni dan lainnya.

“Pada 2018 ini bukan hanya anggaran DD yang telah kami realisasikan. Ada juga anggaran sektoral salah satunya anggaran dari Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) telah kami gulirkan untuk pembangunan jalan kabupaten sepanjang 750 x 3 meter sekaligus TPT dan Drainase di Desa Cisitu dengan anggaran sebesar Rp. 450 juta,” ujarnya. Serta masih banyak lagi pembangunan yang bersumber dari sektoral dan tersebar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Nyalindung.

Lanjut Ana, di 2018 ini pembangunan mayoritas masih berkutat di infrastruktur sesuai dengan amanat praturan. Diman, infrastrukur bukan hanya bersifat sarana transportasi. “Namun, ada juga yang bersifat penunjang pendidikan, kesehatan, jembatan dan infrastruktur lain. Selain itu, ada juga program permberdayaan misalnya, peningkatan kapasitas pelaksana pemerintahan,” imbuhnya.

Ditanya mengenai kendala ketika proses pembangunan? Ia menjawab, kendala yang dijumpai saat ini adalah faktor cuaca yang memperlambat proses pembangunan, faktor armada pengangkut bahan matrial. “Bahkan, karena pembangunan serentak tak jarang juga alat berat menjadi kendala,” jawabnya.

Ia menegaskan, untuk menjunjung transparansi publik. Maka, pihaknya mewajibkan penerapan program Padat Karya Tunai (PKT) dimana, pada pelaksanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat setempat. “Selain itu, seluruh pembangunan dilakukan berdasarkan hasil dari musyawarah tingkat kedusunan (Musdus), musyawarah desa (Musdes), sampai ke tingkat kecamatan yakni (Musrenbangdes). Lalu, tim pelaksana juga diwajibkan untuk memasang papan proyek, memasang prasasti, sosialisasi sebelum dan sesudah pembangunan demi menjunjung keterbukaan informasi publik,” tandasnya.

Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan dan memelihara hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah. “Tentu peran masyarakat di sini sangatlah penting untuk turut berpartisipasi memelihara hasil dari pembangunan yang telah menghabiskan anggaran cukup besar,” pungkasnya. (Ginanjar)

 

 

Lihat Juga...