Bupati Sukabumi Sampaikan Usulan Program Desa ke Kemendes PDTT

SUKABUMI KAB — Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami menghadiri acara sosialisasi manfaat dana desa dan program prioritas kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bersama Abdul Muhaimin Iskandar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR- RI) dan Eko Putro Sandjojo Mentri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia di Auditorium Balai Besar Budidaya Perikanan Air Tawar (BBPAT) Selasa, (15/01).

Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami menyampaikan, beberapa permasalahan aktual yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, mulai dari isu tantangan pengembangan desa hingga masalah stunting dan gizi buruk yang terjadi.

“Kabupaten Sukabumi dekat dengan ibu kota tapi masih ada stunting dan masih ada giji buruk.
Sumberdaya alam yang melimpah belum tergali secara utuh sehingga kami melakukan pemberdayaan melalui BUMDes, Konsentrasi pembangunan di Kabupaten Sukabumi saat ini diarahkan ke sektor pertanian, pariwisata dan Infrastruktur,” kata Marwan kepada wartawan Selasa, (15/01).

Menurutnya, Pemkab Sukabumi telah berupaya mendorong percepatan pembangunan di tiap desa sehingga ekonimi kerakyatan bisa meningkat.

” Kita dorong BUMDes sehingga setiap kembali dari daerah wisata Kabupaten Sukabumi mereka (wisatawan) membawa cendramata dan oleh-oleh yang diolah melalui BUMDes terlebih Progres aktual saat ini dari presiden ada percepatan infratrukture mulai jalan tol, kereta api double treck dan salah satunya bandar udara yang akan mendukung pariwisata Geopark, orang Sukabumi harus maju bersama-sama,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sosialisasinya Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo menyampaikan, bahwa ia akan menjadikan Sukabumi sebagai percontohan Desa, dirinya berencana akan membuat 176 BUMDes di Sukabumi.

Kemendes menambahkan, pengelolaan dana desa selama 4 tahun menunjukan progres yang cukup baik. Mulai dari pembangunan infrastrukture desa yang dapat menunjang aktifitas ekonomi masyarakat dan juga program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

” Sepanjang sejarah dana desa telah mampu membangun hampir 200 Ribu kilometer dan membuat 37.830 Unit bumdes, pertama kali angka kemiskinan hanya satu digit terendah sejak 1998, sepanjang maret 2017 sampai 2018 terjadi penurunan 1.82 juta dan sebanyak 1.29 juta jiwa ada di desa,” paparnya.

Menurutnya, penurunan pendapatan perkapita meningkat sepanjang tahun 2014 – 2018 dengan rata-rata peningkatan warga desa mencapai 6,13 persen pertahun selama priode 2015- 2017. “Tak hanya itu, dari tahun 2015-2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) desa turun 1.21 persen menjadi 3.72 persen hal ini menunjukan ada peningkatan kesempatan kerja, Masalah stunting dari 37.2 persen menjadi 30.8 persen di tahun 2018 itu berkat kerjakeras kita semua,” tegasnya.

Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) yang akrab di pangil Cak Imin menerangkan bahwa awalnya perputaran uang di Jakarta masih cukup tinggi.

“Dulu 75 persen uang di Jakarta berputar, ini harus dirubah hingga uang beredar di daerah diseluruh tanah air uang harus di bangunkan oleh pelaku pembangunan di daerah kalau lapisan bawah maju maka Indonesia maju,” jelasnya

Menurut Cak Imin, bahwa Otonomi daerah dan dana desa yang dibagikan mempercepat pembangunan di desa. “Sehingga dalam masa 4 tahun pengelolaan dana desa ini harus dijadikan pembelajaran dan dievaluasi agar lebih maju dan berkembang,” pungkasnya. (Sep)

Lihat Juga...