Bagi Kelahiran 17 Agustus Imigrasi Sukabumi Gratiskan Layanan Paspor

 

SUKABUMI — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Jawa Barat, memberikan layanan paspor gratis bagi warga yang lahir pada 17 Agustus. Pemberian layanan itu sebagai bagian dari memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.

“Kami membuka layanan paspor gratis bagi yang lahir pada tanggal 17 Agustus sejak Senin 12 Agustus 2019 lalu,” ujar Humas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Adi Heryadi kepada wartawan belum lama ini.

Menurutnya, Imigrasi Sukabumi memberikan tiga kuota pemohon dalam layanan pembuatan paspor gratis tersbeut. Dari tiga kuota, satu di antaranya telah digunakan warga yang lahir paada 17 Agustus.

Sehingga, masih tersisa dua kuota pemohon untuk mendapatkan layanan tersebut. “Rencananya layanan ini akan berakhir pada Jumat (16/8) hari ini,” tuturnya.

Adi menerangkan, pemohon yang sesuai dengan kriteria nantinya dapat langsung mendapatkan layanan tanpa antrean serta dilayani pada jam hari kerja. Akan tetapi, proses pembuatan paspor dengan tetap melengkapi persyaratan seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

“Layanan itu tidak berlaku untuk penggantian paspor hilang dan rusak. Sehingga dilakukan untuk pembuatan permohonan paspor baru,” ujarnya.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi akan mengembangkan layanan ramah hak azasi manusia (HAM). Upaya itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pemohon pembuatan paspor yang masuk kelompok rentan yakni kalangan disabilitas, ibu hamil dan menyusui.

“Kami mencoba berbenah dari sisi sarana serta layanan dan pegawai keimigrasian,” tandas Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Nurudin. Misalnya untuk sarana dibangun sesuai dengan anggaran seperti membuat taman lebih nyaman, ruang tunggu untuk driver atau sopir serta memberikan minuman atau makanan ringan gratis kepada pemohon paspor.

“Imigrasi Sukabumi juga tengah mengembangkan layanan pembuatan paspor ramah HAM. Anak di bawah usia lima tahun dan ibu menyusui tidak antre di layanan tetapi masuk layanan ruangan prioritas layanan HAM,” pungkasnya. (rol)

Lihat Juga...