Di Sukabumi, Massa Ormas Islam dan Nasionalis Gelar Aksi Tolak RUU HIP

SUKABUMI — Penolakan rancangan undang-undang (RUU) tentang HIP di Sukabumi terus meluas. Baru baru ini misalnya, digelar ‘Apel Siaga Sukabumi Raya Bergerak Ganyang Komunis selamatkan NKRI dari neo PKI’ yang digagas Aliansi Rakyat dan Aktivis Sukabumi Raya di Lapang Merdeka Kota Sukabumi Jawa Barat.

Aksi itu diikuti seribuan massa yang berasal dari organisasi massa Islam serta nasionalis dan kepemudaan di Kota/Kabupaten Sukabumi. Diantaranya, Pemuda Pancasila (PP), Persatuan Ummat Islam (PUI), serta puluhan ormas lainnya.

Selain itu hadir Anggota DPR RI daerah pemilihan Kota/Kabupaten Sukabumi drh Slamet dari PKS dan Mohamad Muraz dari demokrat yang mendukung upaya penolakan rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kami menolak terhadap RUU HIP serta meminta kepada DPR RI agar menarik kembali RUU itu dari prioritas prolegnas 2020,” kata Ketua DPD PUI Kota Sukabumi Munandi Saleh dalam orasinya.

Selain itu PUI meminta semua kalangan agar tegas serta konsisten menola bangkitnya gagasan, pemikiran, dan simbol komunis, marxisme, serta leninisme di Indonesia. Sehingga, PUI mendukung penolakan RUU HIP. Sebab dikhawatirkan aturan tersebut ditempatkan di posisi yang melebihi UU lainnya.

“Kegiatan ini memberikan pesan kepada pemerintah pusat, meskipun hari ini pandemi Covid-19 resikonya kematian, namun untuk Indonesia yang jaya tidak takut dengan resiko itu kami rela mati untuk Indonesia,”tandas Slamet yang berasal dari Fraksi PKS.

Bagi PKS, pancasila telah final bahwa masyarakat Sukabumi tidak takut atas apapun risiko yang diambil. Ia menuturkan, perjuangan menolak RUU HIP ini belum selesai sebab dari hasil di rapat internal fraksi menginformasikan bahwa di 2020 ada 10 RUU yang dihapus dari prolegnas.

”Tapi tidak ada HIP dibatalkan, perlu perjuangan extraparlementer,” ujarnya. Sebab kalau yang menolak PKS serta Demokrat hanya 110 kursi. Padahal demokrasi bicara jumlah khususnya kursi di DPR.

Intinya pada 2020, RUU yang dihapus tidak ada RUU HIP. Jadi jangan tertipu dan merasa senang bahwa akan penundaan. Oleh karena itu upaya melakukan konsilidasi di parlemen harus diperjuangkan dalam menolak RUU HIP. “Artinya kemungkinan RUU HIP dibahas itu ada dan harus dikawal oleh masyarakat,”pungkasnya.(Red)

Lihat Juga...