Kepala Desa Cikujang Siap Jaga Netralitas Jelang Pilbup 2020

GUNUNGGURUH — Kepala Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Heni Mulyani turut menghadiri Sosialisasi netralitas kepala desa jelang gelaran pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sukabumi 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Kegiatan yang digelar di Hotel Sukabumi Indah itu, merupakan rangkaian peresmian desa anti politik uang bersama Bwaslu.

“Tentunya, sebagai perwakilan dari Kecamatan Gunungguruh. Kami seluruh kepala desa dan perangkat siap untuk turut mensukseskan Pilkada 2020 sesuai amatan perundang-udangan,” kata Heni kepada www.sukabumizone.com Senin, (26/10/2020).

Menurutnya, seluruh kepala desa yang dituntut untuk tetap netral akan berusaha menahan diri dalam Pilkada 2020. “Meski secara pribadi kami memiliki hak pilih. Namun menurut peraturan, selaku pelayan publik harus tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis, terutama mendukung salah satu calon peserta Pilkada,” tuturnya yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Gunungguruh.

Sementara itu, diberitakan www.sukabumizone.com sebelumnya Penjabat Bupati Sukabumi R. Gani Muhamad, meminta para kades agar tidak terlibat politik praktis dan mendukung salah satu calon.

“Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis, meskipun mereka memiliki hak memilih, gunakan hak pilihnya di TPS saat pencoblosan,” ujarnya.

Dijelaskan R. Gani akan ada sanksi bagi kepala desa yang melanggar karena hal itu menurutnya sesuai dengan yang diatur dalam perundang undangan.

“Kami mengingatkan agar para kades bersikap profesional sesuai tupoksi. Termasuk tahu larangannya untuk tidak berpihak kepada salah satu paslon,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Haryanto menambahkan, selain kepala desa, pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI, Polri, dan perangkat desa harus netral. Menurutnya, mereka tidak boleh bertindak yang menguntungkan dan merugikan salah satu calon.

“Apabila mereka bertindak menguntungkan dan merugikan calon, maka ada sanksi pidana dan denda. Pelanggaran pidana itu, sesuai pasal 188 juncto pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” timpalnya.

Lanjutnya, dimana isinya bahwa setiap pejabat negara, aparatur sipil negara, dan kepala desa, atau sebutan lain/lurah yang melanggar ketentuan pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan.” Atau paling lama 6 bulan, dan/atau denda paling sedikit 600 ribu atau paling banyak 6 juta,” pungkasnya. (Andi)

Lihat Juga...