Imbas Video Viral Para Kades, PWI Kabupaten Sukabumi Tempuh Jalur Hukum

SUKABUMI — Terkait video viral para Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, yang diduga menyatakan sikap melawan LSM dan Media telah menuai kecaman dari berbagai pihak. Tak terkecuali Organisasi Profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi yang secepatnya akan menggiring masalah ini ke ranah hukum.

Dari informasi yang beredar, video berdurasi 26 detik itu berisi pernyataan para kepala desa yang tergabung di Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi, akan melawan LSM dan Media yang mengobok-obok kepala desa. Video itu, diduga dibuat di Halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 24 Nopember 2020.

Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Asep Solihin mengatakan, narasi sekumpulan kepala desa dalam video viral tersebut diduga mengandung muatan ancaman terhadap kemerdekaan pers dan telah membuat kegaduhan terhadap insan Pers.

“Pada narasi tersebut tidak ada kata oknum, jadi itu bisa disimpulkan, tujuannya kepada semua media, ya termasuk kepada media yang tergabung dalam PWI. Maka dari itu, PWI Kabupaten Sukabumi wajib menyatakan sikapnya. Diantaranya, dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian,” kata Asep yang akrab disapa Avesh dalam Press conference, Rabu, (25/11/2020) malam di Kedai C’kopi Gaud, Jalan Ahmad Yani Nomor 39 Sukabumi.

Avhes menambahkan, pihaknya juga telah menonton video permintaan maaf pihak Apdesi Kabupaten Sukabumi kepada media. “Memang kami telah melihat video permintaan maaf Apdesi. Video tersebut saya dapatkan dari pesan berantai di media sosial. Kita sebagai penganut adat ketimuran, ya harus memaafkan. Namun, hal itu tidak akan menghapus jalannya proses hukum,”tegasnya.

Ia berharap, kepada semua pihak agar tetap menghargai dan tidak menghalang-halangi tugas jurnalistik. “Karena tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),” Imbuhnya.

Perlu diketahui pengurus Apdesi Kabupaten Sukabumi, sehari setelah pembuatan video viral tersebut, tepatnya pada Rabu, 25 November 2020 telah membuat kembali video, namun kali ini isi video tersebut adalah pernyataan klarifikasi atas video sebelumnya. Pernyataan klarifikasi tersebut dikemas dalam bentuk video yang berdurasi 2 menit 30 detik.

Salah satu isi dari video tersebut sebagai berikut. “Pengurus Apdesi Kabupaten Sukabumi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh LSM dan Media serta masyarakat yang merasa terganggu atas adanya video pernyataan tersebut”. (red)

Lihat Juga...