Wartawan Tak Beretika Resahkan Birokrasi.
SUKABUMI Kab,–Perilaku wartawan yang tak menggunakan etika jurnalistik dalam melakukan tugasnya ternyata telah menimbulkan keresahan tersendiri dikalangan birokrat. Hal itu terungkap dalam safari jurnalistik PWI Perwakilan Kabupaten Sukabumi di Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Sukabumi II Dinas Binamarga Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Sukabumi pada hari Selasa 20/12.
Heddi Suhaedi, Ketua PWI Perwakilan kabupaten Sukabumi menyatakan safari jurnalistik yang dilakukan bertujuan untuk berbagi pemahaman tentang undang-undang kemerdekaan pers dan etika jurnalistik. Heddi tak menampik bila selama PWI Perwakilan kabupaten Sukabumi terbentuk ternyata begitu banyak keluhan publik tentang perilaku wartawan yang tak menggunakan etika jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya.
Baik Heddi maupun Kepala BPJ Sukabumi II Yeyet Hidayat mengakui bahwa wartawan yang tak menggunakan etika jurnalistik di kabupaten Sukaumi ini sudah sangat meresahkan. Tetapi, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi itu menegaskan, itulah pentingnya pemahaman undang-undang tentang kebebasan pers dan etika jurnalistik di kalangan birokrasi. Dengan pemahaman yang sama terhadap landasan hukum untuk dunia pers maka jajaran birokrasi dapat bersikap dengan tepat bagaimana berinteraksi dengan para jurnalis.
Heddi manambahkan bahwa PWI kabupaten Sukabumi dan Polresta Sukabumi juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk melindungi wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya berlandaskan undang-undang kebebasan pers dan etika jurnalistik. Dalam nota kesepahaman itu juga jelas terdapat kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum bagi wartawan yang bekerja tidak berlandaskan undang-undang kebebasan pers dan etika jurnalistik.
Heddi menegaskan bahwa kesepakatan antara organisasi profesi wartawan dengan aparat penegak hukum adalah untuk melindungi nara sumber dan wartawan beretika dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dengan kesepakatan yang telah dibuat antara aparat hukum dan PWI maka keresahan yang selama ini terjadi mudah-mudahan akan terkikis habis.
(H. Rachmat Djuniardi)
