SUKABUMIZONE.COM,SUKABUMI– Bupati Sukabumi, Sukmawijaya melantik 156 pejabat eselon II, III,dan IV, di Aula Gedung Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, Jumat (12/10).
Ke-156 pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari berbagai jabatan, mulai dari kepala dinas, camat, hingga kepala subbagian.
Menurut Sukmawijaya pelantikan ini merupakan bagian penyegaran di pemerintan Kabupaten Sukabumi. “Sebenarnya proses rotasi dan mutasi jabatan di instansi merupakan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima,” ujarnya.
Sukmawijaya mengatakan, sebelum melakukan rotasi dan penggantian pejabat eselon tersebut, terlebih dahulu dilakukan penilaian dan evaluasi terkait kinerja sebelumnya. Sehingga diharapkan pejabat yang dilantik ini bisa lebih efektif di instansi yang saat ini ditempati.
Dari 156 pejabat yang dilantik, mayoritas akan mengisi jabatan struktural di kecamatan-kecamatan. “Bahkan saat ini banyak posisi struktural yang sebelumnya kosong, saat ini kembali diisi dengan harapan bisa menyediakan pelayanan yang prima dan lebih baik lagi,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jazuli menambahkan untuk beberapa posisi yang kosong yang ditinggalkan PNS akibat pensiun atau hal lainnya.
Saat ini pemerintah masih mengevaluasi terkait dengan kebutuhan pegawai, sehingga bisa mengoptimalkan yang ada dulu, dan bisa lebih efisien dalam belanja derah termasuk kebutuhan pegawai agar tidak membengkak.
“Bukan semata-mata kita tidak ingin mengangkat pegawai baru. Tetapi kita evaluasi dulu mana saja yang diperlukan. Untuk profesi tertentu kita akan pertimbangkan,” tutur Jazuli.
Disinggung mengenai rotasi pegawai, ke depannya kemungkinan masih ada, karena saat ini Pemkab Sukabumi tengah membahas pemekaran beberapa kedinasan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Kemungkinan Januari kembali akan ada rotasi terkait pemekaran dinas dan SOTK di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi,” ujar Jazuli.
Agar semua posisi bisa kembali terisi, saat ini pemerintah tengah mengusulkan kuota berdasarkat kebutuhan yang diperlukan. Sehingga nantinya tidak terjadi penumpukan di beberapa instansi, yang menyebabkan fungsi pelayanan tidak efektif.
SBR: PRLM
