SUKABUMI – Anggota DPR RI Komisi X dari partai PPP Reni Marlinawati tanggapi tuntutan guru swasta yang tergabung dalam wadah organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Sukabumi, yang mempertanyakan banyak sekolah negeri yang menerima siswa baru melebihi dari kuota yang ditetapkan. Sehingga, sekolah swasta tidak mendapat siswa akibat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri. “Tetang pemerataan pendidikan sepenuhnya menjadi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot). Maka, kepala daerah harus segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini,” kata Reni ketika dikonfirmasi usai melakukan Reses Gathring bersama di Rumah Makan Hegar Rizki Jalur, Kota Sukabumi, Kamis, (04/08).
Lanjut Reni, jangan sampai kuota pendidikan bertumpuk tindih pada satu sekolah. Otomatis, kepala daerah harus bercermin kepada wilayah lain yang sudah menerapkan sistem zonasi sehingga peserta didik tidak bisa masuk sekolah di luar wilayah. “Kecuali sekolah di wilayah tersebut sudah penuh, baru bisa diterima di sekolah luar wilayah. Jadi tidak boleh melebihi kuota yang telah ditetapkan, jika melebihi kuota seperti yang terjadi saat ini, sama saja dengan menyedot darah orang lain,” ujarnya.
Dalam pelanggaran ini, seharusnya ada sanksi tegas yang diberikan. Namun menurut Reni, semua itu menjadi kewenangan kepala daerah. “Kami akan membahas bersama terkait permasalahan ini baik dari praksi maupun di komisi,” pungkasnya. Bambang
