CIBADAK – Persoalan Baligo yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, endingnya bermuara di Inspektorat. Persoalan tersebut, saat ini tengah dalam pemeriksaan khusus (Riksus) tim Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Komarudin mengatakan, saat ini ia belum bisa menyebutkan apakah ada kerugian negara atau tidak dalam persoalan ini. “Laporannya sudah masuk. Kini, tengah dalam pemeriksaan khusus kami di Inspektorat. Belum tahu, apakah merugikan negara atau tidak. Sebab, ini masih dalam pemeriksaan,” kata Komarudin kepada www.sukabumizone.com.
Di tempat terpisah, Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi, Dedi Cardiman membenarkan bahwa persoalan baligo telah sampai di Inspektorat. Bahkan, ia pun mengaku telah memberikan klarifikasi kepada tim dari Inspektorat tersebut.
BacaJuga
“Iya betul sudah sampai ke Inspektorat. Kami sudah dipanggil dan dimintai keterangan terkait persoalan baligo ini,” akunya.
Ia menambahkan, dalam pengadaan Baligo ini, pihaknya tidak terlibat langsung dalam pengadaannya. BPMPD hanya memverifikasi data yang akan dimunculkan dalam baligo tersebut. Semisal, angka jumlah ADD, data dan persyaratan lainnya. “Jika masalah keuangan langsung dengan pihak penyedia. BPMPD hanya memverifikasi data yang akan dipampang dalam baligo tersebut,” ujarnya.
Dengan tudingan harga yang tidak logis, anggaran Rp 1 juta itu untuk pengadaan 34 baner, poto Bupati dan Wakil Bupati serta dua buah buku panduan penggunaan dana desa. Meski demikian, dari 381 desa, hanya 247 Desa yang ikut. “Dasarnya ini, surat edaran dari Kementrian terkait transparansi anggaran. Dalam pengadaan Baligo, tidak semua Desa ikut,” terangnya.
Pengadaan Baligo tersebut, memang terlambat selesai. Karena, persyaratan dari Desa lambat dikirim, belum lagi data tersebut oleh Kecamatan harus diverifikasi dan diperiksa kembali oleh BPMPD. “Selesainya memang terlambat, karena data yang dikirim desa lambat. Tetapi sekarang sudah selesai,” pungkasnya. Bambang
