SUKABUMI – Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), sepakati ada nya rencana Pemerintah Pusat untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Pembentukan BPJPH tersebut bekerja untuk mengeluarkan sertifikat halal. Sementara, lebel halal tetap di keluarkan oleh MUI. Hal tersebut, dilakukan agar tugas dan kewenagan MUI tahun depan dapat berkurang. Sebab, MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat halal bagi setiap Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perusahaan yang beroperasi.
Sekretaris Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi, KH Kusoy mengatakan, ia tidak merasa keberatan dengan rencan yang akan dilakukan pemerintah pusat. Karena semua itu berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. “Pada prinsipnya saya setuju. Tetapi apa bila secara kelembagaan harus mengadakan rapat terlebih dulu,” kata Kusoy kepada www.sukabumizone.com, Selasa, (22/11).
Lanjut Kusoy, adanya rencana pengambil alihan kebijakan yang dilakukan MUI untuk pengelolaan sertifikat halal, pihaknya tidak memandang persoalan kebjikan tersebut dilatar belakangi serta dikaitkan dengan persoalan yang terjadi di Jakarta. “Politis atau tidak, itu tergantung kepada diri kita sendiri,” ujarnya.
Kusoy Menambahkan, untuk memperoleh sertifikat hahal yang dilakukan setiap pengusaha yang berada di Kota sukabumi dapat dilakukan secara langung kepada MUI Jawa Barat. Pasalnya, sertifikat hahal tersebut tidak di keluarkan MUI Kota dan Kabupaten. “Pemohon bisa langung mengajukan ke MUI Jabar yang bekerjasama dengan LPPOM. Jadi secara administrasi ditangani MUI Jabar,” ulasnya.
Besaran biaya administrasi dalam memproses sertifikat hahal yang dikeluarkan oleh MUI serta LPPOM cuku lumayan pantastis. Yakni, kurang lebih sekitar Rp 2,5 hingga Rp 3 juta untuk setiap sertifikat yang dikeluarkan. “Biaya itu untuk penelitian sempel makanan dengan menggunakan laboratorium yang sudah bersertifikat serta untuk pengecekan atau surpei,” pungkasnya. Yan
