SUKABUMI – Pengamat Kebijakan Publik Sukabumi meminta jilid dua proses pelelangan Pasar Pelita Kota Sukabumi, Jawa Barat, harus tetap pada koridor aturan yang diberlakukan. Yakni, dokumen pelelangan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Sehingga proses pelelangan tersebut sesuai dengan peryaratan yang tertuang dalam dokumen,” kata Asep Pengamat Kebijakan Publik Sukabumi kepada www.sukabumizone.com, Minggu, (18/12).
Apabila tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan lanjut Asep, maka hal itu dapat menimbulkan persoalan sama dikemudian hari. Penentuan kemenangan terhadap calon investor kini sudah mulai mengarah pada kekuatan keuangan dari tiga investor yang telah diberikan penilaian oleh panitia lelang. Otomatis, hal ini menimbulkan kekhawatiran baru para pedagang dan masyarakat di Kota Sukabumi. “Jika persyaratan investor tidak sesuai dengan dokumen pelelangan tak ayal akan kembali menimbulkan konplik,” tandasnya.
Jika Pemkot Sukabumi menjadikan rupiah sebagai barometer lulus atau tidaknya calon investor baru, secara tidak langsung sudah mengabaikan dokumen pelelangan. “Abapila terbukti maka itu kesalahan yang sangat fatal. Mekanisme dan persaratan yang ada harus benar-benar dilaksnakan,” imbuhnya.
BacaJuga
Ai berharap, Pemkot Sukabumi dapat melaksanakan serta menjalankan proses pelelangan sesuai dengan dokumen pelelangan. Sebab, hal itu menjadi ketentuan lulus apa tidaknya calon investor. “Sehingga tidak akan ada yang tersudutkan ketika terdapat problem dalam proses pembangunan,” harapnya.
Di tempat terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Daerah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi, Reni Rosyda menerangkan, penilaian yang sudah dikeluarkannya pada ketiga calon investor sudah sesuai dengan dokumen pelelangan. “Kami bekerja sesuai aturan. Sebelum keluarnya nilai, kami sudah cek kebenaran dokumen yang diserahkan para investor,” terangnya.
Ia mengakut, tidak mengetahui hasil penilaian ke uangan yang dilakukan Pemkot Sukabumi kepada calon investor beberapa waktu lalu sebagai tolak ukur kelulusan. Sebab, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan hal itu. “Hal itu menjadi kewenangan Kepala Daerah. Sebab, yang melakukan pengecekan ke uangnya langung oleh Kepala Daerah,” pungkasnya. Bambang
