Sukabumi – Sejumalah masa yang tergabung dalam wadah organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) geruduk Kantor Dewan Perwakilan Rarkyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Senin (09/01).
Dalam Aksi nya mereka menuduh pemerintah tidak pro rakyat melainkan lebih pro pengusaha terutama soal kenaikan BBM, tarip harga listrik dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Ada beberapa poin yang kami sampaikan dalam aksi ini,” kata ketua IMM cabang Sukabumi Yandra Utama Santosa kepada sukabumizone.com, Senin, (09/01).
Pihaknya, menolak penuh kenaikan tarif dasar listrik, pencabutan subsidi BBM dan kenaikan pengurusan surat berkendara. “Pemerintah pusat harus mengsosialisasikan terlebih dulu terkait kenaikan harga adminitrasi dan pencabutan subsidi kepada masyarakat,” tandasnya.
Bukan hanya itu, IMM juga menuntut pemerintah pusat agar tidak saling lempar tanggung jawab kebijkan serta harus pro rakyat sesuai nawacita yang selalu disuarakan. Pemerintah harus bisa meningkatkan pelayanan serta memberantas pungli secara menyeluruh. ” Legislatif harus lebih selektif dalam memutuskan suatu kebijakan dan revisi PP no 60 tahun 2016 tentang penghasilan pemerintah bukan pajak,” paparnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintahan saat ini terkesan ditutup-tutupi. Bahkan, masyarakat kini merasa justeru dipalak dan didzalimi pemerintah pusat. “Sebab pemerintah lebih mengampuni para pengusaha yang seharusnya membayar tax amnesty,” pungkasnya. Bambang