SUKABUMI – Belasan ribu warga miskin kategori rumah tangga sasaran penerima manfaat di Kota Sukabumi, Jawa Barat, terancam gigit jari. Pasalnya, program bantuan pangan nontunai yang akan didistribusikan pemerintah pusat pada awal Januari 2017 hingga kini belum diketahui kelanjutannya. Padahal, warga sangat mendambakan batuan tersebut segera terealisasi.
Salah seorang warga Citamiang, Dahlan mengatakan, ia sangat mengharapkan bantuan tersebut agar secepatnya dikucurkan pemerintah. “Kami sangat berharap pemerintah untuk menepati janjinya. Sampai saat ini program tersebut masih belum diketaui kapan diberikannya. Kami benar-benar sangat membutuhkan bantuan itu,” kata Dahlan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi, Bude Daryana memaparkan, program pemerintah ini masih belum diketahui kelanjutannya. Sementara, sebagian besar warga penerima mamfaat bantua kerap meminta penjelasan. “Warga kategori miskin telah berulang kali menanyakannya. Karena tidak jelas, kami pun tidak bisa menjanjikannya,” paparnya.
Mayoritas penerima manfaat program bantuan pangan nontunai, merupakan rumah tangga sasaran penerima raskin sebelumnya. Setelah dilakukan verifikasi diperoleh data mencapai 14.975 rumah tangga sasaran. Sebenarnya, telah dilakukan berbagai langkah koordinasi dan komuikasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut bisa secepatnya segera direalisasikan. “Mungkin di tingkat pusat masih dalam tahap persiapan karena sampai saat ini kami juga belum mendapatkan juklak dan juknisnya,” ulasnya.
Padahal lanjut Bude, berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung program tersebut. Bahkan di Kota Sukabumi, telah disiapkan sebanyak tujuh elektronik warung gotong-royong (e-warong). Setiap satu kecamatan terdapat satu e-warong untuk mengakomodasi warga penerima manfaat di setiap kecamatan. “Sebelumnya telah diproyeksikan launchingnya akan dipusatkan di Kecamatan Warudoyong. Tapi dalam kenyataannya, program tersebut masih belum jelas,” tandasnya.
Secara teknis, setiap penerima manfaat program akan mendapatkan kartu e-voucher. Nilai e-voucher itu sebesar Rp. 110.000. Masyarakat penerima manfaat nantinya membeli berbagai kebutuhan pangan menggunakan e-voucher. “Alokasi e-voucher diperuntukan untuk membeli beras sebanyak lima kilogram dan gula sebanyak dua kilogram,” jelasnya.
Pemkot Sukabumi, sudah tidak mengalokasikan dana pendampingan untuk memperlancar program tersebut. Seluruh anggaran program telah ditanggung pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pihak perbankan.
“Kami hanya menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan pelaksanaan program tersebut. Termasuk merehab lokasi yang akan dijadikan sebagai bangunan e-warong. Informasinya nanti akan ada dana penggantian dari pusat,” pungkasnya. Prlm
