SUKABUMI — Pemkab Sukabumi tolak rencana pemerintah yang akan mengimpor beras. Pasalnya, akhir Januari ini Sukabumi akan memasuki musim panen.
“Rencana impor berbarengan dengan musim panen. Karena itu kami atas nama Pemkab Sukabumi menolaknya,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Sudrajat belum lama ini.
Penolakan itu bertujuan untuk melindungi para petani yang akan masuk musim panen. Apabila tetap dilakukan, maka harga beras di tingkat petani pada saat musim panen akan jatuh terimbas beras impor. “Padahal para petani sebelumnya telah dibina dan berharap harga yang ideal pada musim panen,” tuturnya.
Karena itu, Pemkab meminta jika impor beras tetap dilakukan, sebaiknya dilaksanakan setelah musim panen berlalu. “Musim panen padi di Sukabumi akan berlangsung akhir Januari, Februari, Maret hingga April mendatang,” ungkapnya.
Sudrajat menjelaskan, Januari 2018 ini saja Sukabumi diprediksi mampu menghasilkan beras sebanyak 32 ribu ton. Sementara jumlah kebutuhan untuk warga Sukabumi per bulannya hanya sebanyak 21 ribu ton.
“Data ini menunjukkan persediaan beras pada Januari sangat mencukupi. Jumlah poduksi beras ini akan semakin besar pada Februari. Pada bulan itu jumlah produksi beras mencapai 72 ribu ton serta kebutuhan hanya 21 ribu ton,” paparnya.
Diakui Sudrajat, produksi beras pada Desember 2017 memang kurang dibandingkan kebutuhan. “Pada waktu tersebut produksi hanya 16 ribu ton sementara kebutuhan 21 ribu ton,” imbuh dia.
Kekurangan sekitar 5.000 ton itu sebenarnya bisa diatas beras cadangan pemerintah di Bulog. “Dalam artian Bulog dapat langsung menyalurkan beras cadangan tersebut ke pasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dedah Herlina menambahkan, produksi beras di Sukabumi dinilai mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.
“Tanpa impor kebutuhan beras akan bisa terpenuhi,” singkatnya. Rol
