SUKABUMI–Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi lakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Langkah tersebut sebagai upaya masyarakat mengetahui lahirnya ketentuan ini salah satunya untuk meningkatkan daya saing serta investasi di Indonesia.
“Dengan adanya peraturan baru ini semua pemangku kepentingan atau stakeholder harus mengetahuinya,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Dedi Setiana kepada wartawan, Senin (25/6).
Penyampaian informasi ini menjadi kewajiban dari Imigrasi yang akan menerapkan aturan tersebut. “Harapannya masyarakat terutama pemangku kepentigan memahami isi perpres serta apa yang diaturnya,” ujarnya. Dalam sosialisasi hadir perwakilan dari perusahaan yang ada di Sukabumi dan unsur elemen mahasiswa.
Menurutnya, ketentuan dalam perpres TKA tersebut murni mengatur penanganan serta penempatan tenaga kerja asing formal dalam jabatan tertentu serta tidak terkait dengan pekerja ilegal. “Perpres ini diterbitkan untuk meningkatkan daya saing serta investasi. Caranya dengan mempermudah layanan penempatan TKA dari segi keimigrasian,” tandasnya.
Contohnya ungkap Dedi, pemerintah diwajibkan dalam peraturan itu memberikan pelayanan dua hari kerja dalam perizinan TKA. Hal ini dimungkinkan serbab pengajuan dari pengguna tenaga kerja kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang menghimpun identifikasi data serta dokumen. “Sementara nantinya Imigrasi hanya berupa notifikasi karena mempercayai proses di kemenaker,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Sukabumi Ade Mulyadi mengatakan, masyarakat jangan berasumsi dengan adanya perpres berupa kemudahan perizinan akan menyebabkan TKA berbondong-bondong datang ke Indonesia.
“Sementara bila ada TKA ilegal, maka masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pemerintah. Nantinya petugas terkait dari pengawasan orang asing (Timpora) akan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut,” pungkasnya. red
