SUKABUMI–Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Sukabumi Jawa Barat bisa bernafas lega. Pemerintah Kota Sukabumi akan mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) para aparatur sipil negara (ASN) tepat waktu.
“Rencananya pencairan dana THR ini dilakukan pada 24 Mei 2019 mendatang,’’ kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kepada wartawan belum lama ini.
BacaJuga
Pembayaran THR itu tepat waktu sebab anggaran sudah ada. Selain itu kata Fahmi sesuai arahan atau mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2019. Ia menegaskan total nilai besaran dana yang akan dikeluarkan saat ini masih sedang dihitung.
Fahmi menjelaskan, untuk pembayaran gaji ke-13 sesuai arahan PP itu dilakukan pada Juni 2019. Hal ini sejalan dengan radiogram Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada bupati/wali kota yang ditandatangani tanggal 15 Mei 2019 agar membayarkan THR Pegawai Negeri Sipil (PNS) tepat waktu sesuai ketentuan.
Radiogram tersebut sehubungan dengan ditetapkannya PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Dan, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR atau Tunjangan Hari Raya kepada PNS, anggota kepolisian RI, prajurit TNI, pejabat negara serta penerima tunjangan, pada tanggal 14 Mei 2019.
Kepala daerah diminta memperhatikan sejumlah hal. Pertama, mengambil langkah strategis untuk segera melakukan pembayaran gaji serta tunjangan ke-13 serta THR kepada PNS di daerah, KDH/wakil KDH, serta pimpinan/Anggota DPRD yang besarannya dihitung meliputi unsur gaji pokok/uang reprensentasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.
Bagi daerah yang belum atau tidak cukup menganggarkan pendanaan gaji serta tunjangan ke-13 dan THR, sebagaimana yang dimaksud untuk APBD tahun anggaran 2019 supaya menyediakan anggaran yang dimaksud dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Ketiga, penyediaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan melalui pergeseran dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang program serta kegiatan, dan atau menggunakan kas yang tersedia. “Keempat, teknis pemberian dan tunjangan ke-13 serta THR diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,” pungkasnya. (Rol)
