SUKABUMI — Persatuan Wartwan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan tegas menolak terkait Raperda soal Komunikasi, Informasi dan Persandian (KIP) Pemkab Sukabumi yang mengatur perizinan untuk peliputan wartawan.
Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Rachmat Djuniardi menyatakan, menolak Raperda KIP Pemkab Sukabumi di pasal 15 jurnalis akan dikenakan denda administratif ketika saat meliput tidak mengantongi rekomendasi perangkat daerah.
BacaJuga
“Jelas kami mempertanyakan Raperda ini mengacu pada payung hukum yang mana, sebab tidak ada payung hukum lain di bawah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” kata Rachmat kepada www.sukabumizone.com Rabu, (10/07).
Menurutnya, Raperta KIP tersebut telah menjadi persoalan. Dimana, LSM dan jurnalis memiliki UU yang berbeda dengan profesionalitas kerja yang berbeda pula. “Maka, tentu ada hak berbeda ketika dua profesi itu membutuhkan informasi untuk keperluan profesinya,” tandasnya.
Selanjutnya ia menegaskan, PWI Kabupaten Sukabumi akan menyampaikan hal ini secara resmi kepada DPRD dan SKPD terkait. Selain itu, ia menyatakan PWI Kabupaten Sukabumi akan membentuk Pokja untuk mengkaji Raperda KIP tersebut. “Kajian menyangkut subtantif dan proses pembentukan Raperda,” tegasnya.
Sementara itu, dikutip dari salah satu media online nasional menyebutkan, Komisi I DPR RI angkat bicara terkait Raperda soal KIP Pemkab Sukabumi yang mengatur perizinan untuk peliputan wartawan. Komisi I menilai fungsi Diskominfo hanya untuk koordinasi.
“Sebaiknya fungsi Diskominfo hanya terbatas untuk koordinasi. Insan pers harus dibekali izin pelilputan Dewan Pers untuk meliput di mana saja,” ujar Wakil Ketua Komisi I Satya Yudha kepada wartawan, belum lama ini.
Menurut Satya, pelarangan peliputan tidak sesuai dengan kebebasan pers. Pelarangan itu, juga tidak sejalan dengan kewenangan Dewan Pers.”Pelarangan peliputan menjadi tidak senafas dengan kewenangan Dewan Pers dan kebebasan pers,” tandasnya.
Karena itulah, ia meminta agar Raperda tersebut ditinjau kembali. Politikus Partai Golkar itu berharap isi Raperda itu dapat sejalan dengan prinsip kebebsan pers. “Komisi I DPR meminta agar Raperda itu ditinjau ulang agar senafas dengan fungsi Dewan Pers juga aspek kebebasan pers,” imbuhnya. (red)
