NYALINDUNG — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi melalui pihak rekanan, tanggapi dampak bencana kikisan Sungai Citalahab Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Diberitakan sebelumnya, Sungai Citalahab telah mengikis sebagian pondasi jembatan hingga mengakibatkan akses jalan menuju Desa Bojongsari hampir terputus.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui instansi terkait cepat tanggap dan langsung melakukan perbaikan Tembok Penahan Tanah dengan sistem Beronjong. Dari pantauan www.sukabumizone.com, pembangunan tuntas 100 persen.
BacaJuga
Kepala Pelaksana Pembangunan Acun mengatakan, Dana Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp.141.579.000,- untuk Perbaikan Darurat Jembatan Citalahab selesai di realisasikan. “Alhamdulillah, dana ini telah selesai digulirkan untuk memperbaiki Tanggul Jebatan Citalahab Desa Bojongsari dengan Tembok Penahan Tanah (TPT) sistem Beronjong,” kata Acun kepada www.sukabumizone.com Rabu, (11/03).
Ia memaparkan pihaknya merasa senang karena, pekerjaan tersebut selesai sebelum waktu yang di tentukan habis. “Kami bersyukur, pekerjaan TPT sistem Trap bronjong dengan Volume 25x5x3 Meter dengan menggunakan tenaga ahli sebanyak 10 Orang dalam 10 hari pelaksanaan telah tuntas seluruhnya dilaksanakan dari target yang di tentukan selama 25 hari,” paparnya.
Disisi lain Kepala Desa (Kades) Yayat Sudrajat diwakili Sekretaris Desa (Sekdes) Acep, menggapi sistem pembangunan tersebut dilaksanakan dengan baik. “Kami merasa senang, terkait keluh kesah yang Pemdes dan Masyarakat rasakan saat ini. Akses jalan satu-satunya hampir putus kini sudah selesai diperbaiki dan bisa kembali dilewati kendaraan roda empat,” ungkapnya.
Ia berharap, walaupun masih ada beberapa PR yang belum di selesaikan, namun pihaknya terus berupaya untuk menyelesaikannya.
“Alhamdulillah, dengan selesainya perbaikan Jembatan Citalahab ini kami merasa terbantu. Meski ada beberapa PR kami yang tak kalah penting untuk ditanggapi dengan serius bahkan memerlukan pehatian Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (Kusnandar)
