SUKABUMI KAB — Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat daring bersama Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat, Kamis (16/4/2020). Pelaksanaan rapat melalui saluran video tersebut dilakukan di Pendopo Sukabumi dengan pimpinan instansi terkait.
Rapat daring tersebut berkaitan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 pada Kabupaten Sukabumi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi Asep Abdul Wasit mengaku optimis kembali meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Sehingga menggenapkan menjadi enam kali berturut -turut WTP. “Hingga saat ini kita sudah mendapatkam lima kali berturut-turut. Kali ini kita optimis bisa meraih WTP kembali dan menjadi ke enam kali,” ujarnya usai rapat daring bersama BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kamis (16/4/2020).
Dalam memperlancar proses audit tersebut, Pemkab Sukabumi akan menyediakan hal hal yang dibutuhkan BPK. Hal itu seperti narahubung, dan posko koordinasi dan informasi. “Semuanya bisa dipersiapkan. Pemkab Sukabumi siap mengikuti audit rinci yang akan dilaksanakan BPK. Insya Allah berjalan sesuai agenda yang ditetapkan,” ucapnya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Arman Syifa mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan tahunan merupakan kewajiban bersama. Maka dari itu harus dikerjakan, meskipun ditengah pandemi seperti saat ini. “Ini salah satu pemeriksaan yang tak bisa dicancel atau ditiadakan,” ucapnya.
Tujuan dari pemeriksaan sendiri ialah untuk melihat kesesuaian pemeriksaan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan elektabilitas sistem pengendalian internal. “Kita mengikuti kondisi yang dihadapi. Bersama pandemi covid 19 ini ada kebijakan. Makanya hari ini pemeriksaan secara terperincinya,” terangnya.
Ada beberapa tahapan pemeriksaan. Pertama pemeriksaan tanpa kehadiran tim. Walaupun langkah pemeriksaan dilakukan seperti biasanya. “Akan dilaksanakan pemeriksaaN jarak jauh selama 10 hari. Selain itu akan dilaksanakan pemeriksaan secara lapangan,” paparnya.
Pemeriksaan secara lapangan selama pandemi covid 19, ada dua skenario yang disiapkan. Pertama dilakukan April-Mei sebelum Lebaran Idul Fitri. “Skenario ke dua Mei-Juni. Ketika menggunakan skenario ke dua, penyerahan LHP akan tertunda di pekan ke tiga Juni atau Juli,” terangnya
Proses pemeriksaan lapangan tetap mengikuti protokol kesehatan. Maka dari itu, setiap daerah harus menyiapkan narahubung dan posko informasi dan koordinasi. “Hasil output dari pemeriksaan ialah opini,” pungkasnya. (Andi)
