SUKABUMI KAB — Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengikuti rapat jarak jauh bersama sejumlah Kementerian Republik Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Gubernur, dan wali Kota/Bupati se Indonesia, Jumat (17/4/2020). Rapat membahas tentang Tata Cara Refocusing dan Realokasi pada APBD Tahun Anggaran 2020.
Unsur pimpinan yang mewakili Pemkab Sukabumi mengikuti Rapat Daring tersebut adalah Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono, Sekda H. Iyos Somantri, Ketua DPRD, Yudha Sukmagara serta jajaran pimpinan lainnya.
H. Adjo Sardjono mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengevaluasi refocusing dan realokasi anggaran. Hal itu tentu saja untuk mempercepat penanganan pandemi corona. “APBD tahun 2020 sudah pasti akan berkurang karena digunakan untuk penanganan covid 19, karenanya kita masih terus mencari dan mengevaluasi untuk refocusing dan realokasi anggaran,” terangnya di BKPSDM Jalan Kadupugur Cicantayan, tempat rapat daring berlangsung.
Refocusing dan realokasi anggaran itu diperuntukan tiga kategori. Pertama untuk anggaran penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. “Terus dipelajari oleh tim anggaran pemerintah daerah. Supaya kebutuhan penanganan covid ini bisa dipenuhi dan pelayanan rutin bisa tetap dilaksanakan dengan lancar,” ucapnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Jawa Barat menjadi Provinsi yang serius dalam penanganan covid 19. Hal itu terlihat dari prosentase tertinggi di Indonesia dalam pergeseran anggaran untuk penanggulangan. ” Prosentase penganggaran untuk menangani corona di Jawa Barat paling tinggi. Pergeseran APBD untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial cukup tinggi. Walaupun secara nominal masih ada yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Berdasarkan indikator tersebut, menunjukan instruksi Mendagri sudah banyak yang dilaksanakan. Salah satunya pergeseran anggaran. “Banyak daerah yang sudah melakukan refocusing dan realokasi. Meskipun masih banyak yang belum mengalokasikan dalam jumlah yang memadai dibandingkan kebutuhan yang ada,” terangnya.
Maka dari itu, setiap daerah harus lebih serius dalam realokasi dan refocusing. “Serius dalam refocusing dan realokasi. Sehingga kita bisa siap menghadapi covid 19. Terutama bagi daerah yang sampai saat ini terkesan rileks,” paparnya.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun relevan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang juga menurun akibat covid 19. “Kalau pertumbuhan ekonomi dunia menurun, ekonomi Indonesia akan terpengaruhi. Baik investasi, ekspor, dan impor. Makanya harus menyiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk perekonomian dunia,” terangnya.
Dampak paling mendasar dari menurunya perekonomian dunia ialah meningkatnya kemiskinan dan pengangguran terutama diwilayah yang kasus covid 19 paling banyak seperti di Pulau Jawa. “Provinsi di Pulau Jawa akan mendapatkan dampak yang besar. Terutama mengenai kemiskinan dan penangguran. Tapi kita terus berusaha mengantisipasi dalam kondisi terberat sekalipun,” pungkasnya. (Sopyan)
