SUKALARANG — Menyikapi banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai belum sepenuhnya terdata dengan baik untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat seperti, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Kepala Desa (Kades) Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Ece Suryadi turut angkat bicara.
“Kami sebagai kepala desa tentunya wajib mengutarakan hal yang benar-benar terjadi di lapangan. Di mana, masih banyak warga kami yang sebenarnya berhak masuk kategori KPM namun, belum terdata dengan baik. Sehingga, kami meminta pihak terkait melakukan pendataan ulang agar bantuan tersebut tepat sasaran,” kata Ece yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Sukalarang kepada www.sukabumizone.com Senin, (27/04).
Apalagi lanjut Ece, di tengah maraknya isu bantuan dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat bagi warga terdampak Virus Corona atau Covid-19 yang cukup menguras perhatian dari para kepala desa.
“Sebuah kekhawatiran bagi kepala desa saat ini dengan munculnya program bantuan langusng dari pemerintah pusat yang anggaranya bersumber dari Dana Desa (DD) selain BPNT dan PKH. Sebenarnya, selaku kepala desa kami tidak mempermasalahkan itu, selagi kami diberikan kriteria khusus, aturan yang jelas dan data yang akurat. Sebab, kondisi saat ini di masyarakat cukup miris hampir seluruh masyarakat terdampak Covid-19 dan tidak mengetahui kriteria penerima bantuan ini dan dikhawatirkan akan memicu polemik,” tandasnya.
Menurut Ece, pemerintah desa (Pemdes) belum lama ini diharuskan kembali mengajukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima BPNT dan PKH yang hingga saat ini belum seluruhnya terakomodir dengan baik.
“Itu belum selesai, kami sudah dituntut kembali harus melakukan pendataan Non DTKS. Ya, kapan mau berakhirnya data-data ini. Sebagai ujung tombak kami jelas merasa khawatir sebab, masyarakat akan menuntut apabila mereka telah di data dan ternyata tidak menerima bantuan maka kami yang akan terkena sasaran. Anggaran belum turun saja saat ini sudah rame,” cetusnya.
Untuk itu ia berharap, suluruh bantuan yang akan direalisasikan dievaluasi kembali oleh intansi terkait terutama dari Kemensos, pemerintah provinsi dan daerah. “Karena sampai saat ini kami belum menerima data jelas yang bisa menjadi pengangan,” pungkasnya. (Sep)
