Camat Gunungguruh Tanggapi Pengurangan Kuota KPM BST Kemensos 2021

GUNUNGGURUH — Camat Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Ading Ismail turut angkat bicara terkait adanya pengurangan kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos tahap sepuluh 2021, yang serentak dibagikan di seluruh desa di kecamatan itu, Kamis, (14/01/2021).

Ading mengatakan, total kuota penerima manfaat di Kecamatan Gunungguruh sebanyak 2.362 Kepala Keluarga (KK) di awal 2021. ” Dari informasi yang kami terima angka ini telah berkurang dari tahun sebelumnya dengan alasan yang masih kami pertanyakan,” kata Ading saat dijumpai www.sukabumizone.com di ruang kerjanya Kamis, (14/01).

Menurut Ading, pengurangan angaka KPM jelas berdampak besar bagi pemerintah yang di bawah terutama pemerintah desa sebagai ujung tombak. ” Mereka dituntut harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pengurangan tersebut. Sementara, sampai saat ini belum ada keterangan yang pasti dari pemerintah yang di atas,” tuturnya.

Ia menyayangkan, tidak adanya tim verifikasi data yang diterjunkan pemerintah pusat. “Padahal, apabila bantuan pusat itu akan dikuncurkan kembali di 2021 ini, masih ada limit waktu yang lumayan bayak untuk melakukan update data KPM terbaru. Sehingga, bantuanpun lebih tepat guna dan tepat sasaran,” tandasnya.

Di sisi lain, ia menilai bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat hanya akan membuat masyarakat malas dan terlena. “Bukan berarti kami sebagai kepanjang tanganan pemerintah kabupaten menentang kebijakan dari pemerintah yang di atas. Namun, hasil survey kami di lapangan menyebutkan, bantuan akan lebih bermanfaat besar apabila disalurkan melalui program Padat Karya Tunai (PKT),” ujarnya.

Ia mengilustrasikan, jika BST atau BLT disalurkan kepada para KPM melalui PKT. Maka, tidak secara langsung pemerintah mengajak mereka untuk bekerja terlebih dahulu sebelum menerima bantuan tersebut.

“Kami yakin, melalui proses ini pembangunan akan berjalan, lingkungan jauh dari kata kumuh, budaya gotongroyong akan tumbuh, para KPM pun akan menghargai bantuan yang diterimanya. Bahkan, dari sudut pandang masyarakat pemerintah akan lebih berwibawa,” paparnya.

Untuk itu ia berharap, hasil survey tersebut dapat dipertimbangkan dan dicoba sebagai formula baru dalam proses penyaluran bantun kepada masyarat di masa pandemi Covid-19. “Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi solusi di masa pandemi,” pungkasnya. (Andi)

Lihat Juga...

Tinggalkan Balasan