NYALINDUNG — Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekarsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, menggelar musyawarah usulan masyarakat terkait pendidikan dan pertanian bersama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi di Aula Desa Mekarsari, Selasa (05/07/2022).
Ketua LPM Mekarsari Asep yang juga menjabat sebagai Ketua PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Nyalindung mengatakan, kegiatan tersebut turut dihadiri Muhammad Jaenudin yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Provinsi Jawa Barat dari Komisi V, dan H. Jenal yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kerakyatan DPC PDIP Kabupaten Sukabumi.
” Alhamdulillah dalam kegiatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat berpengaruh di Sukabumi yaitu, Bapak Muhammad Jaenudin dan Bapak Jenal,” kata Asep yang juga akrab disapa Asep Bob kepada www.sukabumizone.com, Selasa (05/07/2022).
Selain itu ia memaparkan, usulan yang disampaikan masyarakat Desa Mekarsari terkait Pendidikan dan Pertanian. Banyak yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut, sebagian besar masyarakat Desa Makarsari adalah petani, keluhan seperti pupuk subsidi susah didapatkan adalah masalah tahunan yang selalu disampaikan setiap kali reses.
” Masalah yang dihadapi petani tidak hanya terkait pupuk, namun ada juga terkait bibit, serangan hama, hingga harga komoditas pertanian murah saat panen raya,” ungkapnya.
Asep menjelaskan, selain pertania, masalah yang kerap dikeluhkan masyarakat yakni, tentang kesejahteraan pendidikan, terutama guru honorer. Baik guru di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) maupun di bawah Kemenag.
” Sebab, saat ini tenaga pendidikan di bawah Kemenag belum mendapatkan tunjangan seperti honorer Disdik,” jelasnya.
Lanjutnya, masalah tentang kelangkaan pupuk saat masa tanam adalah hal klasik. Selalu berulang setiap tahun. Untuk itu tengah dibahas di tahun ini tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan petani.
” Itu nanti diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi petani,’’ jelasnya.
Di tempat yang sama Ketua Komisi V Provinsi Jawa Barat Muhammad Jaenudin mengatakan, dirinya harus memperjuangan aspirasi-aspirasi itu bersama Organisasi Perangkat Desa (OPD) akan menyurvei agar masuk program meskipun tidak semuanya akan masuk.
” Tentang usulan dengan pelaksanaan program memang lama. Yakni, satu tahun. Namun, kami memastikan aspirasi terus diperjuangkan sampai terealisasi,” pungkasnya. (Juliansyah)
