SUKABUMI KOTA, sukabumizone.com || Sivitas Akademika Universitas Lingga Buana PGRI (Unlip) Sukabumi Gelar petisi pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi hari ini di Indonesia.
Diketahui, sepekan menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024, gelombang kritik dan Autokritik dari kalangan perguruan tinggi masih terus berdatangan. Salah satunya civitas akademika Unlip Sukabumi yang dipimpin Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan Asep Deni, yang mengkritisi sikap para pejabat negara yang dianggap tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu.
Asep Deni mengatakan, bahwa ada indikasi keberpihakan didalam proses pemilu 2024, diduga hal itu diperlihatkan oleh salah satu petinggi negara dengan mendukung salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres).
Kendati demikian, lanjut Asep Deni menyampaikan, ada empat hal yang menjadi perhatian pihaknya berdasarkan pengamatan menjelang pencoblosan 14 Februari 2024 nanti.
“Pertama, terjadi pelanggaran terhadap tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Kedua, terjadi pelanggaran etika yang dilakukan pejabat. Ketiga, para penyelenggara negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, terutama eksekutif, saat ini tidak bisa menjadi contoh,” ujar Asep, di halaman kampus kepada wartawan pada Rabu (07/02/24).
“Misal, para pejabat seharusnya netral, ternyata tidak bisa netral, bahkan berpihak pada kelompok tertentu, golongan tertentu atau calon tertentu,” tambah Asep.
Sementara disisi lain, sambung Asep, TNI, Polri, hingga ASN, terus dituntut menjunjung tinggi netralitas menjelang pemilihan umum ini.
“Sementara, hal keempat adalah semua elemen bangsa termasuk perguruan tinggi harus bersikap untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan, supaya tidak tercerai-berai,“ tegasnya.
Ketika ditanya terkait dugaan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap salah satu capres, Asep Deni menyebut, dalam kontestasi kali ini bukan hanya presiden yang terindikasi mendukung salah satu calon, melainkan pejabat dibawahnya pun terindikasi memberikan dukungan secara terang-terangan.
“Kalau kita melihat, bukan soal presidennya saja. Coba lihat apakah presiden saja yang mendukung capres tertentu? menteri-menteri juga melakukannya dan tidak mengundurkan diri. Yang baru mengundurkan diri kan Pak Mahfud,” ujarnya.
Menurutnya, sikap yang dilakukan para pejabat itu merupakan hal wajar dan menjadi pilihan pribadi setiap orang. Namun, ketika memiliki posisi sebagai pejabat negara, ada etika yang seharusnya dijaga, “Artinya baju pejabat tertentu atau kelompok tertentu keberpihakan itu pasti ada, tapi etika publiknya tidak dijaga,” kata Asep Deni.
Mengingat kondisi demokrasi yang terjadi saat ini, Asep mengkhawatirkan dampak buruk adanya perpecahan dikalangan masyarakat sebagai efek ketidaknetralan yang dipertontonkan pejabat negara.
“Dampak paling buruk, ya perpecahan itu yang paling kita khawatirkan. Antar elemen bangsa. Kadang-kadang ditingkat atas sudah selesai, tingkat bawah belum selesai,” ucapnya.
Terakhir, Asep Deni mengingatkan kepada semua pejabat negara untuk tidak melakukan tindakan yang tidak netral atau mencederai etika demokrasi.
“Kita mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan itu (tidak netral), karena kalau masih melakukan seperti itu justru menjadi preseden buruk untuk kepemimpinan zaman ini,” pungkasnya.
Reporter : M. Irsandi
Redaktur : Ruslan AG
