SURADE, sukabumizone.com || Kepala Desa (Kades) Wanasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Sudarmi angkat bicara soal isu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2020 sampai 2023 lalu, yang dianggap masyarakat diselewengkan oleh oknum Kades.
“Terkait isu BPNT yang dituding warga di selewengkan Kades. Itu hanya asumsi mereka para warga yang kurang paham, kami ini hanya selaku Tim Koordinasi (Tikor) desa,” kata Sudarmi Kepala Desa Wanasari, kepada sukabumizone.com, Kamis (29/2/2024).
Menurutnya, yang lebih mengetahui tentang BPNT itu hanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan e-warung. Terkait regulasi penyaluran BPNT sebelum diterima Keluarga Penerima Manfaat ( KPM), bantuan berupa uang tunai itu terlebih dahulu ditransfer ke rekening e-wallet atau dompet digital.
BacaJuga
“Lalu dilakukan pencairan dilakukan di e-warung,” tuturnya.
Di Desa Wanasari, sambung Sudarmi, ada 460 KPM yang mencairkan BPNT-nya di e-warung dengan sistem kolektif. “Disini kan belum ada pengelola e-warung. Jadi, pencairannya di kolektif ke e-warung yang jaraknya cukup jauh sekitar 6 Kilometer,” ucapnya.
Lanjut Sudarmi, pada tahun 2021 ada penambahan kuota KPM untuk Desa Wanasari. Untuk penyerahan kartu KKS disaksikan oleh TKSK, dan pihak BNI Cabang Surade.
“Saat menyarankan agar para KPM supaya memegang kartu KKS-nya masing-masing. Untuk selanjutnya bila ada pencairan, para KPM untuk datang ke kantor desa dengan membawa kartu KKS, setelah pencairan silahkan kartu dipegang kembali oleh KPM,” bebernya.
Sudarmi mengaku, tidak mengetahui soal adanya isu pemotongan dan menyarankan untuk ditanyakan ke TKSK, “Jadi, ada isu saat pencairan dikenakan biaya jasa gesek sebesar Rp 2800 per-KPM dan jasa koordinasi sebesar Rp 2200. Saya tidak tahu masalah uang untuk apa, dan menyarankan kepada masyarakat atau siapapun untuk menanyakan langsung kepada TKSK dan pengelola e-warung,” pungkasnya.
Reporter : Hapid
Redaktur: Ruslan AG
