SUKABUMI, sukabumizone.com | Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin menegaskan komitmen untuk memberantas maraknya isu pungli pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Sukabumi. Hal itu diungkapkan Zainul seusai serap aspirasi bersama warga Kabupaten Sukabumi di aula kantor Radar Sukabumi, Minggu (08/12/2024).
Wasekjen DPP PKB ini mengaku telah menerima berbagai aspirasi dan masukan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Satu di antaranya soal isu pungutan liar (pungli) dalam praktik rekrutmen tenaga kerja. “Tadi sudah masuk ke saya (aspirasi). Satu soal ketenagakerjaan. Betapa sulitnya warga di sini untuk bisa masuk ke perusahaan, kalau masuk kok harus bayar,” ungkapnya.
Ia mengatakan, isu pungli atau praktik percaloan rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi ini telah disuarakan oleh dirinya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bahwa marak terjadi pungli termasuk calo tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi.
“Orang mau masuk perusahaan harus bayar 4 juta, 15 juta, itu terjadi marak sekali. Sudah saya sampaikan di rapat komisi, dan masuk dalam risalah rapat, kesepakatan antara Komisi IX dengan Kemnaker, bahwa Kemnaker akan menindak tegas perusahaan – perusahaan yang diduga terlibat dalam pungli-pungli,” bebernya.
Tidak hanya itu, Zainul juga menegaskan setelah masa reses ini dirinya akan rapat lagi dengan Kemnaker. Melihat seberapa jauh hasil monitoring kementerian terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja yang ada di perusahaan – perusahaan. “Nah, kita akan follow up nanti setelah reses, kita akan rapat lagi dengan Kemnaker, seberapa jauh hasil monitoring mereka,” imbuhnya.
Kalau masih seperti itu, kata Kang Zainul, nanti akan dilakukan monitoring yang lebih ketat lagi. Termasuk secara pribadi dirinya membuka pengaduan jika ada perusahaan – perusahaan yang masih menerapkan pola-pola pungli.
“Kalau ada perusahaan – perusahaan yang masih menerapkan pola-pola seperti itu, iya kan, pola pungli segala macem. Nanti saya akan bantu untuk bisa kita laporkan, kita urus bersama dengan berbagai pihak,” tegasnya.
Meski isu pungli ini marak terdengar, namun Kang Zainul mengaku sampai sekarang belum ada laporan konkret yang masuk ke pihaknya. “Sampai sekarang belum ada laporan konkret ya. Kalau ada, itu akan segera kita urus,” imbuhnya.
Ditanya soal apakah ada rencana sidak ke perusahaan – perusahaan, Legislator PKB Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini menyebut belum dijadwalkan. “Kita fokus di banjir dulu, nanti setelah tanggap darurat selesai kita masuk ke perusahaan – perusahaan,” pungkasnya.
Editor : Surya Adam
