PALABUHANRATU, sukabumizone.com || Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, menyatakan siap mendorong perusahaan tambak udang di Desa Buniwangi Kecamatan Surade. Menyelesaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar mengatakan, UKL-UPL untuk memandu kegiatan perusahaan tambak baik sesudah maupun sebelum kegiatan dilakukan yang berkaitan dengan lingkungan, panduan tersebut tidak hanya sekedar berdasarkan kajian ekologis dan teoritis. Tetapi juga menilai dari sisi sosiologis.
“Jadi ada forum konsultasi publik, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat hari ini. Dan itu kemudian akan menjawab setiap apa yang masyarakat sangsikan, dan menjadi pedoman buat kita (DPMPTSP red). Saya berharap UKL-UPL segera diselesaikan perusahaan tambak,” kata Ali belum lama ini (13/01/2025).
Kemudian, sambung Ali, ada istilah yang disebut dengan kepercayaan umum. Bahwa setiap usaha harus mendapatkan keuntungan atau profit. Tetapi di sisi lain keberadaan perusahaan harus berdampak baik bagi masyarakat dan lingkungan.
“Yang terpenting adalah bisa mewariskan kehidupan yang lebih baik kepada generasi yang akan menggantikan kita nanti,” tuturnya.
Menurutnya, ihwal audensi Forum Masyarakat Nelayan Minajaya (FMNM) yang menolak keberadaan tambak dengan perusahaan tak menemukan kesepakan. Ali menegaskan, DPMPTSP akan bekerja merujuk kepada aturan.
“Karena aturan itu bukan hanya sekedar redaksi, tetapi juga ada substansi. Ada semangat bagaimana kemudian keadilan bisa tercapai, kemanfaatan bisa ditempuh dan kepastian pun harus di pegang buat kita semua, UKL-UPL kita akan dorong. Kita akan dampingi agar bisa diselesaikan dengan segera,” terang Ali.
Ia membeberkan, DPMPTSP sempat mengeluarkan surat teguran pertama pada 23 Januari dan surat teguran kedua 30 Januari kepada perusahaan tambak tersebut. Hal itu dilakukan lantaran mereka belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Namun, lanjut dia. Ada risalah silsilah bahwa perusahaan tambak udang sudah memproses PKKPR tetapi belum diterbitkan, hingga akhirnya dokumen tersebut resmi dikeluarkan DPMPTSP pada tanggal 31 Januari.
“Kita terbitkan setelah ada kajian teknis vertex dari BPN dan dari tata ruang, ada ketentuan yang menjelaskan di situ. Bahwa mereka dilarang melakukan berkegiatan sebelum perizinan dalam hal ini berkaitan dengan persyaratan dasar, dalam hal ini berkaitan pula dengan sertifikat standar.” tandasnya.
Perlu diketahui, keberadaan perusahaan tambak udang vaname tersebut menimbulkan polemik dan menyulut gelombang penolakan dari FMNM. Mereka menuntut agar perusahaan tambak tersebut untuk tidak beroperasi secara permanen.
Kekisruhan semakin memanas sampai akhirnya digelar audensi oleh komisi II DPRD guna memediasi FMNM dengan perusahaan tambak, namun agenda mediasi gagal total lantaran tidak ditemukan kesepakatan apapun. Sebab, FMNM tetap kukuh menginginkan perusahaan tersebut ditutup.
Reporter: Wafik Hidayat
Editor: Surya Adam
