PEREMPUAN adalah makhluk yang dikaruniai Tuhan dengan banyak kelebihan dan tanggung jawab besar dalam perjalanan peradaban. Selain menjadi “induk produksi” umat manusia dalam perkembangan populasi, perempuan juga berperan sebagai “lumbung produksi” karakter umat manusia.
Sebagaimana syair yang ditulis oleh Hadiz Ibrahim “Al-ummu madrasatul ula, izaa’dadtaha a’dadta sya’ban thayyiban a’raq“. Artinya: ”ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau mempersiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya.”
Mengingat pentingnya peran perempuan tersebut dalam warna peradaban, pembekalan ilmu pengetahuan bagi mereka harus menjadi prioritas utama. Hal ini berkaitan dengan masa depan peradaban bangsa dalam satu generasi ke depan. Pola asuh alias parenting yang tepat, serta sikap terbuka terhadap segala bentuk perubahan yang disuguhkan oleh realitas zaman menjadi kunci penting.
Saat ini, peluang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam membangun peradaban semakin terbuka lebar, tidak hanya terbatas pada ruang reproduksi populasi manusia. Berbagai sektor telah menyediakan “karpet merah” bagi perempuan untuk turut berperan aktif. Namun, kesempatan ini perlu disambut dengan penyiapan sumber daya manusia yang memadai agar perempuan mampu mengisi sektor-sektor strategis tersebut.
Konsep kedudukan dan hak-hak perempuan dalam UUD 1945 pada prinsipnya mempunyai hak yang sama dengan Laki-laki. Konstitusi secara hukum memberikan hak dan kedudukan seluruh warga negara Indonesia baik perempuan maupun laki-laki tentunya dalam posisi yang setara, tanpa membedakan gender.
Namun dalam realitasnya banyak hal yang berbeda, tak jarang kasus diskriminasi terhadap hak dan peran perempuan masih terjadi di sekitar kita. Permasalahan mendasar, yang masih kita lihat yakni rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor pembangunan, rendahnya kualitas hidup perempuan yang terjadi di berbagai lini, antara lain sosial budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan sampai pada dunia politik.
Kenyataan ini pada dasarnya disebabkan oleh faktor adaptasi dan kondisi sosio-kultural, dimana budaya politik patriarki masih sangat kental terjadi di sekitar kita. Hingga munculnya anggapan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang tabu. Perempuan sebagai warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara utuh. Kehadiran perempuan dalam dunia politik menjadi syarat mutlak untuk proses pengambilan sebuah kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan.
Dengan keterwakilan perempuan di berbagai sektor yang jumlahnya tidak seimbang dengan laki-laki, tentu saja akan berdampak pada ketimpangan kepentingan yang menjadikan laki-laki sebagai sentral utama dari pengambilan kebijakan.
Sebagai upaya memberikan pemahaman dalam meningkatkan pengetahuan serta Partisipasi Perempuan di bidang politik khususnya dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 ini, yakni diantaranya dengan mengupayakan Kontribusi perempuan dalam Pemilu maupun Pemilihan, tentu tidak hanya sebatas sebagai pengguna hak pilih saja, tetapi bagaimana perempuan tersebut bisa mengambil peran baik itu sebagai Penyelenggara Pemilu ataupun peserta Pemilu.
Sejumlah regulasi sudah banyak yang mendukung kiprah perempuan, yang artinya tinggal dukungan sejumlah pihak untuk mengimplementasikannya.
Contoh kecil regulasi tersebut yakni keterlibatan Perempuan sebagai penyelenggara pemilu, Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 92 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan bahwa komposisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Adapun kebijakan-kebijakan tersebut telah mengafirmasi gerak perempuan sebagai agen of change, dalam upaya menghadirkan kemurnian suara rakyat melalui keadilan dan kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan.
Bila menganalisa secara utuh, justru ini memberikan peluang yang besar bagi seorang perempuan yang sudah melek politik untuk berakselerasi lebih cepat, ditengah rendahnya minat perempuan yang berperan di ruang publik. Maka dalam hal ini, tinggal bagaimana perempuan tersebut mampu menyikapi realitas dengan baik. Karena sejatinya keterwakilan perempuan itu akan memastikan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan, dan berkontribusi secara nyata, tentu perempuan tersebut akan merasakan perubahannya.
Semakin tingginya kuantitas dan kualitas representasi perempuan dalam ranah politik kebijakan, penyelenggara, pengawasan pilkada akan semakin mendorong peningkatan partisipasi perempuan dan mengawal hak-haknya, Sehingga apa yang menjadi harapan, visi kedepan dalam meningkatkan kesetaraan gender akan semakin terbuka secara luas.
Di momentum Hari Kartini ini, mari sama-sama melakukan refleksi terhadap semangat perjuangan Kartini dalam memperjuangkan nasib para perempuan pada masa kolonial Belanda. Dengan perjuangan itu, emansipasi perempuan dan perannya dalam pembangunan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. (**)
