SUKABUMIZONE.COM || Puluhan warga Desa Sukamaju, yang merupakan korban bencana tanah bergerak audensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cikembar, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, di Aula Desa Sukamaju, Selasa (17/6/2025).
Salah satu warga yang juga korban bencana, Daris (40) mengatakan, audensi ini dilakukan untuk mempertanyakan dana atau anggaran hunian sementara (Huntara) yang dijanjikan oleh pemerintah pusat di Bulan Desember, tapi sampai saat ini belum keluar.
BacaJuga
“Hasil dari pertemuan ini, tadi pihak kecamatan dan BPBD sudah menjelaskan dan hasilnya sudah diterima oleh warga, semoga saja semuanya cepat terealisasi,” kata Daris, kepada sukabumizone.com, Selasa (17/6).
Deris mengaku, karena dana untuk hunian sementara dan relokasi belum cair. Ia bersama dengan keluarganya terpaksa bertahan dan tinggal dirumah yang retak akibat pergeseran tanah.
“Ya, walaupun dihantui rasa was-was setiap hari, apalagi kalau kondisinya hujan. Hampir semua korban tinggal kembali dirumah masing-masing yang sudah retak akibat pergeseran tanah. Ya, mau gimana lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Camat Cikembar, Lenni Nurliah mengaku mendapatkan informasi bahwa puluhan warga Desa Sukamaju korban bencana akan demo dan berorasi. “Audensi dilakukan lantaran ada gejolak di masyarakat. Tadinya masyarakat akan orasi ditempat, dan mereka minta untuk dikumpulkan di desa,” tutur Lenni.
“Kemudian, saya mengatakan kalau memang ingin bertemu dan mengeluarkan unek-unek silahkan, saya ajak semua untuk berkumpul di aula desa,” tambahnya.
Agar bisa menanggapi keluhan dari masyarakat, Lenni pun berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sukabumi, agar semua pertanyaan dari masyarakat kaitan dengan penanganan bencana bisa di jawab semua.
“Setelah dilakukan pertemuan dan dikasih pemahaman walaupun memang sulit untuk memahamkan masyarakat yang merasa terkatung-katung tanpa kepastian. Namun, pada akhirnya mereka pun mengerti,” bebernya.
Lenni mengaku, komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan, hanya saja belum terealisasi. “Pasca bencana pun kami terus berupaya. Dari mulai, menyurati sampai mendatangi dinas terkait,” ucapnya.
“Tetapi, sekali lagi biar bagai manapun kita disini sebagai pemerintah itu hanya faslitator tidak bisa memberikan pelayan lebih karena bukan diranah kebijakan kami. Tugas kami disini hanya mengamankan, mengkondusifkan wilayah,” bebernya.
“Barusan kita sudah berkomunikasi dengan BPBD, semoga saja semua aspirasi atau kenginanan masyarakat korban bencana ini dapat segera terealisasi,” pungkasnya.
Redaktur : Ruslan AG
