SUKABUMI KOTA, sukabumizone.com || Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi 1, Henry Slamet dari Fraksi Demokrat, menggelar reses masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 di Gg Nugraha, Kelurahan Gunung Parang, pada Senin (22/9).
Reses tersebut, menjadi ajang curhat masyarakat yang menyampaikan berbagai persoalan mulai dari layanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.
Menurut Henry, banyak warga menyoroti persoalan BPJS dan biaya pendidikan yang kian membebani masyarakat kecil. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat orang tua kesulitan membiayai sekolah anak. “Masyarakat menyampaikan biaya pendidikan hari ini cukup berat, dan itu harus jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
BacaJuga
Di bidang kesehatan, warga menuntut agar layanan di puskesmas benar-benar digratiskan sesuai janji politik wali kota. Henry menyebut, keluhan muncul karena masih ada pasien yang dikenakan biaya meski sudah memiliki KTP Kota Sukabumi. “Harusnya kalau ada warga sakit segera ditangani, apalagi dia punya KTP kota,” kata Henry.
Dalam reses tersebut, Henry juga menghadirkan mitra kerja dari Disdukcapil untuk sosialisasi pembuatan dokumen kependudukan, termasuk e-KTP. Namun, muncul pula keresahan warga terkait potensi penyalahgunaan KTP elektronik yang bisa dijadikan alat penipuan.
Selain itu, masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih segera direalisasikan. Menurut warga, jika koperasi berjalan, sedikit banyak bisa membantu perekonomian rakyat kecil sekaligus menjadi wadah kebersamaan.
Henry menegaskan seluruh aspirasi yang masuk akan dihimpun dan dimasukkan ke dalam pokok pikiran (pokir) DPRD. Ia menekankan bahwa pokir tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mengakomodasi usulan warga terkait pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Redaktur: Ruslan AG
