
SURABAYA, sukabumizone.com | PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anak usaha Indonesia Financial Group (IFG) di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui sosialisasi bertema Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (9/10), Jamkrindo menyoroti pentingnya sistem penjaminan dalam mendukung transparansi dan pemberdayaan pelaku usaha, khususnya UMKM.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Kuntadi, SH., MH, serta jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Plt Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, menyatakan bahwa keberadaan lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Jamkrida Jatim menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Kehadiran penjaminan memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat,” ujar Abdul Bari.
Menurut Bari, penjaminan tak hanya menjadi instrumen pengendalian risiko dalam proyek pemerintah, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam tender pemerintah.
“Selama ini banyak UMKM kesulitan mengikuti tender karena keterbatasan likuiditas dan jaminan uang tunai. Melalui produk seperti surety bond, Jamkrindo hadir memberikan solusi agar mereka tetap bisa berpartisipasi tanpa mengganggu modal kerja,” jelasnya.
Abdul Bari menambahkan, Jamkrindo terus memperkuat sinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lembaga perbankan, dan ekosistem penjaminan nasional. Transformasi digital juga tengah dilakukan agar layanan penjaminan semakin cepat, efisien, dan terintegrasi.
“Kami berkomitmen meningkatkan literasi bagi pelaku usaha agar proses pengadaan semakin inklusif, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya tata kelola pengadaan yang bersih dan berintegritas sebagai pilar utama pemerintahan yang baik. Ia mengapresiasi langkah Jamkrindo yang mendorong sinergi lintas lembaga dalam mewujudkan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel.
“Pengadaan yang berintegritas adalah fondasi bagi pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,” ujar Khofifah.
Senada, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kuntadi, menyebut kejaksaan siap berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan pengadaan yang transparan.
“Kejaksaan memberikan perhatian besar terhadap tata kelola pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Kolaborasi dengan perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian risiko,” tegas Kuntadi.
Tentang Jamkrindo
Sebagai perusahaan penjaminan kredit anggota IFG, PT Jamkrindo menawarkan berbagai produk penjaminan, baik program maupun non-program. Produk program mencakup penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara non-program meliputi penjaminan kredit umum, mikro, bank garansi, serta surety bond dan customs bond.
Melalui berbagai inovasi produk, Jamkrindo terus memperluas kontribusinya dalam ekosistem keuangan nasional, terutama dalam memperkuat kepercayaan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. (**)
Editor: Redaksi





