SUKABUMI KAB, sukabumizone.com || Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual di Command Center Setda Palabuhanratu, Senin (20/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi belanja daerah dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih banyaknya pemerintah daerah yang belum optimal dalam membelanjakan anggaran. Ia menegaskan bahwa dana yang tersimpan di kas daerah tidak akan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
BacaJuga
“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, dampaknya tidak terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah,” tegas Tito.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah yang sudah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) segera menyiapkan petunjuk teknis (juknis) agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih cepat dan terukur.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa perekonomian nasional pada kuartal kedua tahun 2025 tumbuh stabil di angka 5,2 persen — salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan daya beli masyarakat masih kuat dan inflasi terkendali pada kisaran 2,65 persen.
“Ekonomi kita sehat, stabil, dan dipercaya pasar internasional. Namun, yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah,” ujar Menkeu.
Ia menambahkan, peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan efek pertumbuhan ekonomi nasional menjangkau masyarakat bawah. “Kalau ada anggaran, segera realisasikan sesuai desain APBD. Jangan menunggu lama,” imbuhnya.
Secara regional, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 56,9 persen terhadap perekonomian nasional, didorong oleh sektor pengolahan. Sementara wilayah Sumatera dan Kalimantan bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan, yang diharapkan ke depan dapat diperkuat dengan diversifikasi ekonomi agar lebih merata.
Dari hasil evaluasi pemerintah pusat, inflasi di daerah secara umum dinilai terkendali. Dari 38 provinsi, 30 di antaranya mencatatkan inflasi positif, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami deflasi ringan.
Kehadiran Bupati Sukabumi bersama jajaran Forkopimda dalam rakor ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi serta mempercepat realisasi belanja daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Reporter : Restu Virmamsyah
Redaktur : GInanjar Ginanjar
