SUKABUMI KOTA, sukabumizone.com || Pemerintah Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) untuk perencanaan pembangunan tahun 2026. Agenda tersebut, kembali menegaskan satu isu yang selama empat tahun terakhir menjadi keluhan warga yakni, normalisasi Sungai Cipanengah yang tak kunjung direalisasikan meski terus diajukan dalam musrenbang.
Camat Lembursitu, Yudi Sutriana didampingi Lurah Situmekar Bima Suci Nugraha menjelaskan, usulan normalisasi dengan nilai anggaran sekitar Rp1,25 miliar itu sudah masuk empat kali berturut-turut dalam daftar prioritas, namun belum juga mendapat persetujuan. Padahal, kondisi sungai tersebut memiliki dampak langsung terhadap keselamatan warga, terutama saat musim hujan. “Ini telah menjadi prioritas sejak 2022, tetapi belum di-ACC. Kami akan kembali mengawal agar tahun ini benar-benar ditindaklanjuti,” jelas Yudi kepada wartawan, Kamis (4/12).
Lanjut Yudi, normalisasi Sungai Cipanengah dianggap mendesak karena aliran sungai tersebut menjadi pusat risiko banjir bagi masyarakat Situmekar dan wilayah sekitarnya. Ketika hujan deras, kapasitas alirannya tidak lagi memadai, menyebabkan luapan yang berulang setiap tahun. “Selain itu, saluran irigasi yang terkoneksi dengan sungai ini mengairi sekitar 60 hektare area pesawahan, sehingga ketidakoptimalan fungsi sungai berdampak langsung pada produktivitas pertanian warga,” ujarnya.
Dalam Musrenbangkel Situmekar yang juga menjadi rangkaian terakhir musrenbang tingkat kelurahan di Kecamatan Lembursitu, Yudi menyampaikan bahwa pihaknya optimis usulan prioritas tahun ini akan lebih kuat peluangnya. “Lurah Situmekar, telah memaparkan sepuluh usulan prioritas, terdiri dari lima fisik dan lima nonfisik, dengan normalisasi sungai berada pada posisi pertama,” imbuhnya
Yudi menekankan, pemerintah kecamatan akan mengawal seluruh usulan yang selaras dengan prioritas kota, sehingga peluang penganggarannya lebih besar. Ia juga mengapresiasi hadirnya Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang menyatakan siap mengawal aspirasi warga, termasuk persoalan normalisasi yang selama ini tertunda. Selain normalisasi, sejumlah usulan lain seperti penuntasan kawasan kumuh, peningkatan sistem pengelolaan sampah, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus pembahasan. “Namun, persoalan banjir akibat Sungai Cipanengah tetap menjadi isu yang paling mendesak dan paling banyak disorot warga,” bebernya.
Pemerintah kecamatan memastikan seluruh usulan akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait, mengingat sebagian kebutuhan berada di kewenangan dinas teknis seperti PUPR, DLH, Dinas Pertanian, dan lainnya. “Kami akan laporkan lengkap. Lokasinya berada di wilayah kami, sehingga menjadi bagian dari pertanggungjawaban kami agar kebutuhan warga tidak hanya menjadi formalitas musrenbang,” pungkasnya.
Reporter: Yance Sutejo
Redaktur: Ginda Ginanjar
