SUKABUMI KAB, sukabumizone.com || Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, membuka secara resmi kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang digelar di Aula PKK Pendopo Sukabumi, Jumat (5/12/2025). Kegiatan ini diikuti 100 peserta dari berbagai perangkat daerah dan kecamatan.
Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kerugian negara, memaksimalkan nilai aset, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan yang tepat serta sesuai regulasi.
Dalam arahannya, Sekda Ade Suryaman menegaskan bahwa barang milik daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, aset daerah bukan hanya sekadar penunjang teknis, tetapi juga bagian strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.
BacaJuga
“Oleh karena itu setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip value for money, efisien, efektif, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perbaikan tata kelola BMD harus dimulai dari hulu agar tidak menimbulkan masalah di hilir. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak, sistem yang baik, regulasi yang jelas, integritas aparatur, serta kemampuan teknis yang memadai.
“Dengan memperbaiki tata kelola di hulu, kita bisa menghindari berbagai permasalahan di hilir. Dibutuhkan integritas aparatur dan pemahaman regulasi yang baik agar pengelolaan BMD berjalan optimal,” katanya.
Sekda berharap kegiatan pembinaan ini menjadi langkah maju dalam memperkuat pengendalian internal dan meminimalisir risiko kerugian negara maupun daerah. Ia juga menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan BMD akan berkontribusi besar pada peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan tata kelola BMD, memperkuat pengendalian internal, dan meminimalisir risiko kerugian negara atau daerah,” pungkasnya.
Redaktur: Ginda Ginanjar
