SUKABUMI KAB, sukabumizone.com || Pemilu Serentak 2024 mencatatkan satu capaian penting, partisipasi pemilih meningkat dibandingkan Pemilu 2019. Namun di balik angka tersebut, demokrasi Indonesia justru menyisakan catatan kritis. Pesta rakyat yang semestinya dirayakan dengan riang, berubah menjadi arena penuh ketegangan, kontroversi, dan konflik opini publik yang tak berkesudahan.
Mulai dari isu politik dinasti, gelombang protes mahasiswa, demonstrasi masyarakat, hingga narasi saling serang antarpendukung, mewarnai perjalanan demokrasi sejak masa kampanye hingga pascapemungutan suara. Bahkan sebelum hari pencoblosan, gesekan antar kelompok sudah terjadi, menandai bahwa kualitas demokrasi belum sepenuhnya sejalan dengan tingginya partisipasi rakyat.
Berangkat dari realitas tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menggelar podcast evaluasi bertajuk “Kilas Balik Pemilu Serentak 2024: Sinergi Lembaga Pers dan Media Massa dengan KPU Kabupaten Sukabumi dalam Kegiatan Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kegiatan ini menghadirkan Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Samsyi atau yang akrab disapa Bah Anom, bertempat di Gedung KPU Kabupaten Sukabumi, Jalan Lingkar Selatan, Kamis (18/12/2025).
BacaJuga
Dalam paparannya, Bah Anom menegaskan bahwa demokrasi yang secara konsep dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, justru kehilangan esensinya. Alih-alih menjadi ruang kegembiraan kolektif, pemilu kerap berubah menjadi ajang konflik berkepanjangan.
“Mirisnya, semakin ke depan nilai demokrasi justru semakin menurun. Pemilu 14 Februari 2024 lalu diwarnai rentetan problematika yang mencederai semangat demokrasi itu sendiri,” ujar Bah Anom.
Ia menyoroti derasnya pemberitaan terkait protes massal, tudingan politik dinasti, demonstrasi mahasiswa, hingga penyerangan terhadap kelompok pendukung tertentu. Bahkan, film dokumenter bernuansa kritik terhadap pemerintah ikut membentuk opini publik yang memperkeruh suasana demokrasi nasional.
Menurut Bah Anom, persoalan tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola Pemilu 2024, khususnya dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Ia menegaskan, setidaknya ada tiga pihak yang memikul tanggung jawab besar dalam pendidikan politik, yakni penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), partai politik, serta media massa.
“Kami berharap ke depan ada sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu dengan media massa, terutama dalam pendidikan politik dan sosialisasi. Informasi tentang tahapan dan pelaksanaan pemilu harus sampai secara utuh dan benar kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, mewakili Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Rudini dari Pokja Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklihparmas dan SDM), menegaskan bahwa KPU telah berupaya maksimal menjaga objektivitas dan transparansi pemilu. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan aplikasi Sirekap, yang memungkinkan publik mengakses hasil penghitungan suara secara langsung.
“KPU di semua jenjang sudah bekerja maksimal. Pemanfaatan Sirekap menjadi bukti transparansi, karena masyarakat bisa memantau hasil pemilu secara real time melalui website resmi KPU,” ungkap Rudini.
Meski demikian, Rudini mengakui bahwa ketidakpuasan terhadap hasil pemilu tetap muncul. Ia menilai hal itu berakar pada kesadaran demokrasi setiap individu. Pemahaman tentang demokrasi yang damai, bersih, dan berkeadilan harus terus ditanamkan, termasuk kesadaran untuk tidak saling menjatuhkan demi kepentingan kekuasaan.
“Kita seharusnya saling merangkul. Demokrasi Pancasila harus dijalankan dengan prinsip damai dan saling menghargai keputusan bersama, agar rasa kekeluargaan sebagai bangsa tetap terjaga,” jelasnya.
Menutup diskusi, Rudini menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki kualitas demokrasi ke depan. Ia juga mengakui peran strategis media massa dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat.
“Kami menyadari betul pentingnya media dalam menyampaikan informasi ke publik. Insya Allah ke depan sinergi ini akan terus dibangun demi demokrasi yang sesuai dengan harapan rakyat,” pungkasnya.
Redaktur: Ginda Ginanjar
