SUKABUMI, sukabumizone.com || Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Evaluasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 serta perencanaan tahun 2026 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/12/2025). Rapat tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman.
Kegiatan ini diikuti oleh para pengusaha pupuk, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan lainnya. Sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan provinsi turut hadir, di antaranya Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Sales Manager Jabar Banten PT Pupuk Indonesia (Persero).
BacaJuga
Dalam arahannya, H Ade Suryaman menyampaikan bahwa evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penyediaan, penyaluran, dan pengawasan pupuk bersubsidi. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat penyerapan pupuk bersubsidi yang telah disediakan pemerintah.
“Pupuk bersubsidi sebenarnya sudah tersedia, tetapi di lapangan penyerapannya masih belum maksimal. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” tegasnya.
Sekda menegaskan bahwa penyaluran pupuk tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, melainkan harus dilakukan secara sinergis dengan produsen pupuk agar ketersediaannya terus tersedia.
Selain itu, aspek pengawasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan, termasuk kemungkinan pengalihan distribusi pupuk ke daerah lain.
“Pengawasan sangat penting agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak,” ujarnya.
H Ade menambahkan, kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat harus didukung secara selaras oleh pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai kelemahan yang ditemukan pada 2025 harus menjadi catatan agar tidak terulang pada 2026.
Ia pun meminta dukungan Dinas Pertanian agar target swasembada pangan tidak hanya pada komoditas padi dan jagung, tetapi juga palawija dan hortikultura.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, mengatakan bahwa pada 2025 Kabupaten Sukabumi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas capaian swasembada pangan nasional.
“Ini merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama,” ujarnya.
Kadistan menjelaskan, Jawa Barat saat ini menjadi salah satu sentra swasembada pangan nasional bersama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan, Jawa Barat dinilai berhasil melampaui Jawa Tengah dari sisi kinerja produksi.
Ia menyebutkan, Kabupaten Sukabumi berhasil meraih peringkat pertama peningkatan produksi di Jawa Barat, termasuk peringkat tertinggi dalam peningkatan produksi jagung. Atas capaian tersebut, Kabupaten Sukabumi mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian.
“Untuk komoditas jagung, Sukabumi menjadi kontributor terbesar kedua di Jawa Barat. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” katanya.
Ke depan, Pemkab Sukabumi berencana memperluas area tanam jagung dan padi gogo, termasuk memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang potensial. Ia menegaskan, ketersediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau menjadi kunci keberhasilan swasembada pangan.
“Kami berkomitmen memperbaiki kualitas data dan mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Jika ada kendala di lapangan, petani bisa berkoordinasi langsung dengan para penyuluh,” ujarnya.
Selain padi dan jagung, Aep menambahkan bahwa pada 2026 pemerintah daerah juga akan memprioritaskan sektor lain seperti peternakan dan perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda bersama unsur Forkopimda menyerahkan penghargaan atas capaian kinerja luas tanam padi (hektare) sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.( Pemkab)
