SUKABUMI KAB, sukabumizone.com || Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Evaluasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 sekaligus perencanaan tahun 2026 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/12/2025). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman.
Rapat ini diikuti oleh para pengusaha pupuk, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan provinsi turut hadir, di antaranya Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Sales Manager Jabar Banten PT Pupuk Indonesia (Persero).
Dalam arahannya, Ade Suryaman menegaskan bahwa evaluasi pupuk bersubsidi difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penyediaan, penyaluran, dan pengawasan. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat penyerapan pupuk bersubsidi yang telah disiapkan pemerintah.
BacaJuga
“Pupuk bersubsidi sebenarnya sudah tersedia, namun di lapangan penyerapannya masih belum maksimal. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” tegasnya.
Sekda menekankan bahwa penyaluran pupuk tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, tetapi harus dilakukan secara sinergis bersama produsen pupuk agar ketersediaannya tetap terjaga.
Selain itu, aspek pengawasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk potensi pengalihan distribusi pupuk ke daerah lain.
“Pengawasan sangat penting agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak,” ujarnya.
Ade Suryaman menambahkan, kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat harus didukung secara selaras oleh pemerintah daerah. Berbagai kekurangan yang ditemukan pada 2025, kata dia, harus menjadi bahan perbaikan agar tidak terulang pada 2026.
Ia juga meminta Dinas Pertanian untuk mendorong pencapaian swasembada pangan tidak hanya pada komoditas padi dan jagung, tetapi juga palawija serta hortikultura.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menyampaikan bahwa pada 2025 Kabupaten Sukabumi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional.
“Ini merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama,” ujarnya.
Aep menjelaskan, Jawa Barat saat ini menjadi salah satu sentra swasembada pangan nasional bersama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan, Jawa Barat dinilai berhasil melampaui Jawa Tengah dari sisi kinerja produksi.
Ia menyebutkan, Kabupaten Sukabumi meraih peringkat pertama peningkatan produksi di Jawa Barat, termasuk peringkat tertinggi dalam peningkatan produksi jagung. Atas capaian tersebut, Kabupaten Sukabumi memperoleh penghargaan dari Kementerian Pertanian.
“Untuk komoditas jagung, Sukabumi menjadi kontributor terbesar kedua di Jawa Barat. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana memperluas area tanam jagung dan padi gogo, termasuk memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang potensial. Menurutnya, ketersediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau menjadi kunci keberhasilan swasembada pangan.
“Kami berkomitmen memperbaiki kualitas data dan mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Jika ada kendala di lapangan, petani dapat berkoordinasi langsung dengan para penyuluh,” jelasnya.
Selain padi dan jagung, pada 2026 pemerintah daerah juga akan memprioritaskan sektor lain seperti peternakan dan perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Sekda bersama unsur Forkopimda menyerahkan penghargaan atas capaian kinerja luas tanam padi sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.
Redaktur: Ginda Ginanjar
