CIKEMBAR, sukabumizone.com || Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Saepul Rahman, berkomitmen bakal mengakomodir semua keluhan dari masyarkat.
Hal itu disampaikanya secara langsung saat menggelar reses kesatu masa Sidang Tahun 2026 Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Sukabumi, di MDTA Nurul Huda, Kampung Kebonjeruk, RT02/03, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kamis (5/2/2026).
Anggota DPRD Komisi III itu menjelaskan, reses pada masa sidang pertama periode 2022–2026 ini dilaksanakan di tiga titik. Yakni, di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Desa Sukamulya, serta Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, yang menjadi agenda penutup.
BacaJuga
“Hari ini kami di DPRD Kabupaten Sukabumi sedang melaksanakan reses yang dimulai sejak kemarin hingga besok. Kami sebagai wakil rakyat dari Fraksi PKB tetap konsisten menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu strategis, khususnya bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan,” ujarnya
Menurutnya, aspirasi paling banyak disampaikan masyarakat dalam reses kali ini adalah terkait kondisi sarana dan prasarana madrasah yang dinilai sudah tidak layak.
“Meraka (masyarakat red) menyampaikan banyaknya bangunan madrasah yang kondisinya sudah memprihatinkan. Seperti atap bocor dan fasilitas yang kurang memadai. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat hadir memberikan stimulan atau bantuan untuk sarana pendidikan keagamaan di Kabupaten Sukabumi,” bebernya.
Selain itu, sambung Saepul, aspirasi yang juga menjadi perhatian utama adalah pembangunan ifrastruktur. Menurutnya, persoalan jalan lingkungan masih menghadapi kendala regulasi dan perencanaan.
“Sistem perencanaan kita saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi pembangunan jalan lingkungan dari anggaran kabupaten, karena hanya wilayah kecamatan yang masuk kategori kawasan kumuh yang bisa dicover. Sementara di Dapil III, tidak semua kecamatan masuk kategori tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD akan terus mengkaji dan menggodok kemungkinan kebijakan ke depan agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui anggaran kabupaten, termasuk melalui peninjauan kembali penetapan wilayah prioritas.
Tak hanya itu, isu pengelolaan sampah juga menjadi aspirasi yang cukup menonjol dan dinilai semakin relevan dengan kondisi lingkungan saat ini.
“Masalah pengelolaan sampah sekarang menjadi isu yang sedang tren dan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini juga menjadi catatan penting yang akan kami bawa dan perjuangkan,” pungkasnya.
Redaktur: Ruslan AG
