
BANTARGADUNG, sukabumizone.com || Pemerintah Desa (Pemdes) Bantargebang, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, menunjukkan komitmen nyata dalam memerangi kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Langkah strategis ini diawali dengan rampungnya Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahun anggaran 2026, yang digelar di Aula Kantor Desa Bantargebang, belum lama ini.
Musdesus ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen krusial bagi Pemdes Bantargebang untuk melakukan validasi ulang jaring pengaman sosial. Tujuannya tegas: memastikan bantuan finansial negara jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan, tanpa ada intervensi kepentingan sepihak atau “data titipan”.
Guna menjamin transparansi, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Bantargadung, Pendamping Lokal Desa (PLD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), hingga tokoh masyarakat setempat. Kehadiran lintas sektor ini menjadi “filter” berlapis agar data penerima bersih dari potensi tumpang tindih bantuan sosial lainnya.

Kepala Desa Bantargebang, H. Dedi Mulyadi, yang saat itu didampingi oleh Kaur Keuangan, Selfiana, mengungkapkan bahwa proses penentuan KPM tahun ini berlangsung cukup dinamis. Diskusi alot sempat mewarnai forum saat menyisir satu per satu profil calon penerima berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Alhamdulillah, melalui musyawarah yang sangat objektif, kami telah menyepakati dan menetapkan 10 KPM yang akan menerima manfaat BLT Dana Desa tahun 2026. Penetapan ini mutlak merujuk pada kriteria kemiskinan ekstrem yang telah digariskan oleh pemerintah pusat,” tegas H. Dedi kepada sukabumizone.com, Selasa (24/2)
H. Dedi menekankan bahwa angka 10 KPM tersebut adalah hasil dari pencocokan data lapangan yang presisi. Prioritas diberikan kepada warga yang berada di garis kemiskinan paling bawah, mencakup lanjut usia (lansia) tunggal, penyandang disabilitas, serta kepala keluarga dengan kondisi ekonomi rentan yang belum tersentuh bantuan sosial reguler lainnya.
“Kami ingin bantuan ini menjadi stimulus ekonomi yang tepat guna. Di tengah tantangan ekonomi saat ini, BLT-DD harus hadir sebagai safety net (jaring pengaman) bagi warga kami yang paling rentan agar mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dasar,” tambahnya.
Reporter: Restu Virmansyah
Redaktur: Ginanjar





