SUKABUMI, sukabumizone.com || Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, mengajak Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ajakan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Kerja Pendampingan TPP P3MD yang digelar di Aula Rumah Makan Tahu Sumedang H. Didi, Jalan Lingkar Selatan, Cisaat, Senin (6/4/2026).
Menurut Wabup, tantangan pembangunan saat ini menuntut pola kerja kolaboratif lintas sektor atau pendekatan pentahelix. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk pendamping desa, pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat.
“Semoga para pendamping semakin kolaboratif bersama kepala desa, camat, dan pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Selain itu, Wabup Andreas juga mendorong para pendamping untuk mengoptimalkan pelaksanaan program strategis nasional di tingkat desa, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
BacaJuga
Ia menilai desa memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Program ini akan menghidupkan wilayah. Desa harus mampu menyiapkan sumber penghasilan untuk menyuplai kebutuhan MBG dan KMP,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah luas dengan potensi pertanian yang besar. Hal ini menjadi peluang strategis dalam mengembangkan ekonomi desa berbasis potensi lokal.
“Mari bersama-sama membina desa. Harapannya, kualitas SDM meningkat dan ekonomi di setiap wilayah ikut tumbuh,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tenaga Pendamping Profesional, Asep Saepul Bahri, menjelaskan bahwa jumlah TPP di Kabupaten Sukabumi saat ini mencapai 107 orang. Terdiri dari 4 tenaga kabupaten, 40 pendamping desa, dan 61 pendamping lokal desa.
Ia menambahkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal akan membuka rekrutmen untuk mengisi kekosongan formasi, di antaranya sekitar 50 posisi Pendamping Lokal Desa (PLD), 30 pendamping desa tingkat kecamatan, serta 2 tenaga kabupaten.
Asep menegaskan, peran pendamping desa sangat vital dalam mengawal pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemberdayaan masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan desa dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Rakor ini digelar untuk menyinergikan kerja pendamping dengan instansi terkait agar program pemerintah pusat dapat berjalan optimal di desa,” jelasnya.
Dengan penguatan komunikasi dan kolaborasi, diharapkan pembangunan desa di Kabupaten Sukabumi semakin terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Redaktur: Ginda Ginanjar
