SUKABUMI KOTA, sukabumizone.com || Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) Kota Sukabumi, mengambil posisi tegas di tengah dinamika politik yang kian gaduh. Bukan soal oposisi, tapi tentang etika berkuasa dan seni berbicara.
Ketua DPC Gerindra, Lutfi Achmad menilai kepemimpinan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, tengah kehilangan sentuhan komunikasi publik yang seharusnya menjadi jantung pemerintahan. “Pemerintah daerah hari ini seperti kehilangan kemampuan berdialog. Padahal komunikasi publik adalah jembatan antara kebijakan dan penerimaan masyarakat,” ungkap Lutfi kepada wartawan.
Gerindra menilai, gelombang demonstrasi mahasiswa, kisruh program wakaf, hingga pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPRD adalah bukti nyata bahwa pemerintah gagal membangun ruang komunikasi yang sehat dengan publik. “Itu semua bukan sekadar reaksi spontan, tapi akumulasi dari cara komunikasi yang tidak terbuka dan cenderung arogan,” ujarnya.
BacaJuga
Menurut Lutfi, kepala daerah bukan hanya pemegang kekuasaan administratif, tetapi juga wajah yang berbicara untuk rakyat. Namun gaya komunikasi Wali Kota dan lingkaran timnya dinilai terlalu elitis dan kurang membumi. “Kalau berbicara tidak bisa menenangkan, paling tidak jangan menyinggung. Kalau tidak bisa menjelaskan, dengarkanlah dulu. Tapi kalau semua merasa paling benar, ya jangan kaget kalau rakyat marah,” tegasnya.
Gerindra menegaskan, partainya tidak mencari panggung dari situasi ini. Justru partai merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan kepala daerah agar kembali pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi. “Kami tidak sedang mencari posisi, tapi menegakkan etika politik. Karena yang paling mahal di republik ini bukan jabatan, tapi kepercayaan rakyat,” bebernya.
Dalam pandangan Gerindra, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi terhadap tim komunikasi dan tenaga ahli yang dibiayai APBD. Menurut Lutfi, mereka seharusnya menjadi filter dan penyejuk, bukan justru memperkeruh keadaan. “Kalau tenaga ahli hanya diam dan jadi penjaga citra, itu sama saja membiarkan kepala daerah berjalan tanpa cermin. Padahal mereka digaji pakai uang rakyat,” sindirnya.
Gerindra Kota Sukabumi, lanjut Lutfi, tetap membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah selama komunikasi itu membawa manfaat bagi masyarakat luas. “Kami bukan partai yang menutup diri. Tapi kami tidak mau bicara basa-basi. Kalau mau bicara, bicaralah soal rakyat. Soal kebutuhan mereka, bukan soal siapa duduk di mana,” imbuhnya.
Ia menegaskan kembali, Gerindra akan tetap menjadi kekuatan penyeimbang di Kota Sukabumi. “Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan, tapi bukan dengan cara mengiyakan semua kebijakan. Kami mendukung jika berpihak pada rakyat, dan kami akan menegur jika menyimpang. Karena loyalitas kami bukan kepada kekuasaan, tapi kepada kebenaran,” pungkasnya.
Reporter: Ruslan AG
