SUKABUMI KAB, sukabumizone.com || Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Sukabumi memasuki fase percepatan. Hal ini terlihat ketika Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Wakil Bupati H Andreas mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, dalam kunjungan kerja ke Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kamis (27/11/2025). Kunjungan tersebut menjadi penegasan bahwa negara hadir untuk mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan bencana yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dalam agenda itu, pemerintah memfokuskan upaya pada skema perlindungan sosial adaptif serta pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama pemulihan. Bencana longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Cisolok mengakibatkan puluhan rumah rusak. Pemerintah memastikan sedikitnya 10 rumah di Desa Sukarame dan 5 rumah di Desa Wangunsari akan dibangun kembali untuk warga terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menyebut bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai sistem baru dalam mitigasi dan pemulihan bencana. Skema ini diarahkan agar masyarakat tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga bangkit secara sosial dan ekonomi.
BacaJuga
“Pelindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, instansi, dan masyarakat untuk mendeteksi kerawanan bencana sejak dini,” ungkap Menko Muhaimin.
Ia memastikan pemerintah akan memperluas implementasi PSA, termasuk penambahan manfaat bantuan sosial untuk daerah terdampak. Dalam pemaparan yang sama, Menko menyebut 202 keluarga korban belum memiliki dokumen kependudukan. Padahal, kepemilikan NIK menjadi syarat penting untuk mendapatkan bantuan sosial dan jaminan pemulihan ekonomi.
“PSA memastikan semua kebutuhan tertangani, mulai dari perlindungan sosial, identitas kependudukan, hingga bantuan iuran dan layanan lainnya,” tambahnya.
Menko menekankan pembangunan berbasis mitigasi harus menjadi perhatian semua level pemerintahan. Menurutnya, antisipasi jauh lebih penting daripada sekadar pemulihan setelah bencana terjadi.
“Perlindungan sosial adaptif harus benar-benar mendorong antisipasi dan penanggulangan masalah yang dihadapi masyarakat,” ucapnya.
Bupati Sukabumi H Asep Japar menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam pemulihan kawasan terdampak longsor. Ia menyampaikan bahwa pembangunan rumah bagi masyarakat mendapatkan dukungan dari DPR RI dan sejumlah lembaga perbankan sebagai bentuk kepedulian lintas sektor.
“Ini bentuk solidaritas dan kegotongroyongan. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Bupati.
Ia menargetkan pembangunan hunian bagi penyintas dapat rampung dalam waktu satu hingga dua bulan.
“Insya Allah dalam waktu satu sampai dua bulan pembangunan rumah ini bisa selesai,” ucapnya optimis.
Usai peninjauan lapangan, Menko bersama Bupati dan Wakil Bupati, beserta anggota DPR RI, DPRD dan berbagai pihak terkait, melakukan penanaman pohon mahoni dan sengon sebagai simbol rehabilitasi lingkungan. Agenda dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah warga terdampak.
Pemerintah kemudian menyerahkan beragam bantuan, di antaranya pembangunan 15 rumah lengkap dengan listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah, perbaikan akses jalan, 769 bronjong penahan tanah, 1.000 paket sembako, serta penyaluran bibit pohon mahoni dan sengon.
Momentum ini menjadi langkah nyata mempercepat pemulihan, memperkuat kesiapsiagaan, serta menciptakan struktur ketahanan bencana yang lebih tangguh untuk Sukabumi ke depan.
Redaktur: Gida Ginanjar
