SUKABUMI — Ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Pemuda dan Petani Sukabumi dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (26/7).
Dalam aksinya, mereka mendesak BPN agar mengambil tindakan yang tegas terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangun (HGB) yang tidak memanfaatkan lahan sesuai dengan pemberian hak oleh negara seperri yang diamanatkan UUD 1945 yang diatur dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960.
Ketua Gema Petani Sukabumi, Bubun mengatakan, tidak tegasnya BPN Kabupaten Sukabumi dalam mendongkrak reforma agraria adalah buktinyata terjadinya konflik pertanahan sehingga terjadi kriminalisasi terhadap petani serta penelantaran tanah oleh para investor di Kabupaten Sukabumi. “Sebab itu, kami menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya, laksanakan reforma agraria sejati, tetapkan HGB PT. Surya Nusa Nadicipta sebagai objek tanah terlantar untuk dijadikan tanah Objek Reforma Agraria (Tora),” kata Bubun kepada www.sukabumizone.com, Rabu (25/7).
Bukan hanya itu, BPN juga harus menertibkan lahan HGU serta HGB yang tidak produktif hingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan tuntaskan konflik agraria di Kabupaten Sukabumi. “Karena, pemerintah wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas tanah untuk memastikan ketersediaan tempat tinggal dan pangan,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Humas BPN Kabupaten Sukabumi, Samsul Hilal menjelaskan, BPN akan secepatnya menyikapi seluruh persoalan tersebut dengan tegas untuk memperjuangkan hak parapetani. “Maka dari itu, kami mengajak perwakilan dari mahasiswa dan parapetani untuk duduk bersama setiap Jumat di kantor BPN. Sehingga parapetani bisa mengawal masalah ini sampai tuntas,” singkatnya. Bambang
